oleh

Koalisi SPSK Minta Kemnaker Buka Informasi Soal Sistem Satu Kanal Penempatan PMI ke Malaysia

Rakyatsumut.com, Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka informasi soal _one channel system_ (OCS) atau sistem satu kanal yang digunakan dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Koordinator Koalisi SPSK, Fuad Adnan mengatakan pemerintah tidak pernah membuka informasi yang jelas tentang sistem satu kanal yang digunakan untuk penempatan PMI ke Malaysia.

“Kami mendesak Menaker membuka informasi tentang sistem satu kanal atau _one channel_ system yang diklaim menjadi jalan terbaik untuk mencegah eksploitasi PMI di Malaysia. Jangan sampai sistem ini malah tidak bermanfaat dan justu merugikan PMI. Semakin terbuka informasi kepada publik, tentu semakin baik,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022) siang.

Menurut Fuad, berdasarkan pengalaman sistem penempatan satu kanal (SPSK) di Arab Saudi, skema tersebut sangat rentan dengan monopoli segelintir pengusaha dan asosiasi perusahaan penempatan tertentu.

Karena itu agar skema tersebut tidak terulang, Fuad menegaskan Kemnaker harus bersifat terbuka menyampaikan informasi tentang sistem satu kanal (OCS) dengan sejelas-jelasnya. Serta memastikan bahwa sistem satu kanal terbuka bagi semua pemangku kepentingan _(stakeholder)_ penempatan PMI ke Malaysia.

“Pokoknya Kemnaker harus terbuka dan menjelaskan dengan utuh skema _one channel system_ ini. Supaya tidak muncul kekhawatiran bahwa SPSK ini -seperti halnya di Saudi- hanya jadi alat untuk memonopoli bisnis penempatan PMI,” tutur dia.

Mantan aktivis HMI ini juga mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan pengawasan atas sistem satu kanal tersebut. Jika ditemukan indikasi perilaku korupsi atau pelanggaran hukum dalam penetapan sistem satu kanal ke Malaysia, kata Fuad, Koalisi SPSK bakal menjadi inisiator utama untuk membawa hal tersebut ke jalur hukum.

“Hati-hati jika ada kongkalikong dalam penetapan sistem satu kanal, kami bersama kelompok masyarakat sipil yang lain akan mengadukan hal ini ke penegak hukum. Kami tidak ingin hak konstitusional PMI untuk bekerja, dirampas oleh segelintir pengusaha yang serakah,” sambungnya.

Sebelumnya Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari menyatakan penempatan PMI ke Malaysia akan terbuka bagi semua perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan agensi manapun. Menurutnya, ketentuan tersebut dibuat supaya tidak ada asosiasi P3MI atau agensi apapun yang berusaha melakukan monopoli atas penempatan PMI di Malaysia.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed