oleh

Koalisi SPSK: Keputusan Moratorium Tak Memiliki Landasan Jelas

Rakyatsumut.com, Koordinator Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK), Fuad Adnan menyebut keputusan moratorium yang dibuat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, tidak sesuai konstitusi alias inkonstitusional. Fuad beralasan keputusan moratorium bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang menjamin pekerjaan dan penghidupan bagi tiap-tiap warga negara.

“Moratorium PMI ini jelas inkonstitusional. Bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/7/2022) sore.

Fuad bahkan menuding keputusan moratorium tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Pasalnya, tidak ada aturan hukum pelaksanaan yang memuat ketentuan lebih lanjut dari nota kesepahaman atau MoU yang dibuat antara Indonesia dengan Malaysia. Dugaan pelanggaran Malaysia yang disebutkan Duta Besar (Dubes) Hermono, menurut Fuad, tanpa dasar dan hanya merujuk pada System Maid Online (SMO) yang dituduh rentan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

“Moratorium itu dasarnya apa? Tidak ada, selain daripada kecerobohan kesimpulan Dubes Hermono. Nota Kesepahaman (MoU) itu hanya rumusan kesepakatan. Belum diturunkan menjadi aturan hukum pelaksanaan,” jelas dia.

Karena itu, bagi mantan Aktivis HMI ini, moratorium tanpa dasar tersebut seharusnya segera dicabut. Sebab, keputusan sepihak yang dibuat pemerintah Indonesia itu, membangun kekhawatiran banyak negara. Mereka khawatir pemerintah Indonesia akan dengan seenaknya tanpa pemberitahuan, memberlakukan moratorium PMI di negara tujuan.

“Jangan kira moratorium di Malaysia ini tidak punya ekses di negara lain. Mayoritas negara tersebut waswas dengan keputusan moratorium sepihak yang dibuat pemerintah Indonesia,” tutur dia.

Seperti diketahui, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Saravanan Murugan mengklaim tidak ada kewajiban untuk menghapus SMO dalam nota kesepahaman dengan Indonesia tentang penerimaan PMI di Malaysia. Saravanan justru menyalahkan prosedur perekrutan PMI di Indonesia yang dianggapnya terlalu rumit.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed