oleh

Biaya Pilkades di Tapteng tahun 2021 Dibiayai APBD dan APBDes

Rakyatsumut.com, Kondisi APBD Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun ini dilakukan refocusing anggaran akibat dampak Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas PMD tetap menganggarkan walaupun besaran anggaran tidak mencukupi untuk mendanai seluruh tahapan pilkades.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah, Henry Haluka sitinjak mengungkapkan kebutuhan biaya pada Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 ditampung oleh APBD dan dibantu atau didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sumber pemasukan pada APBDes adalah dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Sumbangan Pihak Ketiga dan Pemasukan Lain – lain. Dalam hal kekurangan anggaran dalam melaksanakan pilkades, maka Pemerintah Desa memungkinkan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

“Sumbangan ini didasarkan atas musyawarah dan mufakat di Desa dan akan tetap dikoordinasikan dengan pihak berwajib seperti pihak kepolisian atau kejaksaan sehingga tidak menyalahi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Besaran sumbangan itu tentunya berbeda–beda, bisa 30 atau 50 juta tergantung kebutuhan kekurangan dana di setiap Desa,” ucap Henry, Senin (30/8/2021).

Dijelaskan, sumbangan pihak ketiga dan pemasukan lain–lain termasuk sumbangan dari pihak manapun apakah itu dari pihak swasta, warga desa, maupun warga yang menjadi calon pada Pemilihan Kepala Desa yang bersedia menyumbang namun tidak mengikat yang secara teknis harus langsung diserahkan atau disetorkan ke rekening masing–masing Desa untuk dapat digunakan selanjutnya termasuk membantu membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

“Melalui biaya yang sudah dianggarkan di APBD dan APBDes maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas PMD tidak melakukan kutipan biaya terhadap calon dalam Pemilihan Kepala Desa apalagi mengutip biaya dari calon untuk menentukan calon pemenang dalam pelaksanaan pilkades. Menang dan kalahnya calon dalam seleksi Pemilihan Kepala Desa itu tergantung kemampuan dari calon itu sendiri,” ucap Henry.

Perlu kami sampaikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa untuk setiap Desa itu berbeda–beda. Hal ini dikarekan oleh jumlah calon dan jumlah DPT Desa yang akan berpengaruh terhadap jumlah TPS, Surat Suara, Kotak Suara, Bilik Suara dan logistik lainnya,”ujarnya.

Kadis PMD juga menambahkan, bahwa semua tahapan pilkades bisa saja tidak terlaksana maupun ditunda tahun ini. Hal ini terjadi jika Pandemi Covid 19 semakin meningkat maupun bila ada kemungkinan terjadinya refocusing anggaran kembali.

“Tahapan Pilkades tergantung kondisi Pandemi dan Recofusing, jika meningkat bisa jadi kita tunda,” tegasnya.

Editor: Rommy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed