oleh

Nikson Ajak OPD Taput Hati-Hati Dalam Membuat Laporan Hasil Kinerja

Rakyatsumut.com, Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, bersama Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, didampingi Sekretaris Daerah Indra S Simaremare memimpin rapat tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertempat di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati, Tarutung, Jumat (15/01/2021).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Taput Ester Sitorus, para Asisten, Staf Ahli dan para Pimpinan Perangkat Daerah. Beberapa item yang dibahas adalah, kesiapan Pemkab Tapanuli utara dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) termasuk juga rapat membahas pelaksanaan program kerja tahun 2021 pada setiap perangkat daerah.

“Saya kembali tekankan agar semua OPD mempersiapkan data secara serius sehingga penilaian atas semua Laporan kinerja kita dapat ditingkatkan, jangan sampai memalukan. Ada hal-hal yang harus dipahami bersama bahwa sebenarnya kita sudah mengerjakan banyak inovasi dalam percepatan pembangunan,” ucap Nikson.

“Dalam perbaikan ini diperlukan pemahaman diantara OPD, perlu asupan data, bagaimana menyampaikan dan bagaimana merangkum data. Saat ini kita membahas mekanisme pelaporan ini “siapa melakukan apa”, jangan ada kesalahan dalam penyampaian data kepada Pemerintah atasan. Semua harus serius dan mampu bersinergi,” sambungnya.

Selanjutnya, Kepala BPS Taput Ester Sitorus menjelaskan gambaran atas pelaksanaan pengumpulan data dan juga dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Tapanuli Utara.

“Kami butuh data yang benar dan akurat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Tapanuli Utara pada tahun 2020 lalu, termasuk untuk menilai seberapa besar dampak pandemi saat ini,” kata Ester.

“Kita telah melakukan survey pada Bulan Agustus lalu untuk data pengangguran tenaga kerja, tingkat kemiskinan, UMKM juga turut melemah dan beberapa industri lainnya. Kami juga melihat bahwa Kabupaten Tapanuli Utara menerima Dana yang sangat besar pada akhir tahun 2020, dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu juga dilakukan crosschek atas target dari Pemerintah Pusat sehingga tidak mengakibatkan penilaian yang rendah,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Nikson Nababan mengingatkan para OPD terkait segera memenuhi kebutuhan data dimaksud.

“Terkait dampak pandemi, perlu diperhatikan juga bahwa bisa saja tingkat pengangguran bertambah tapi tidak serta merta menjadi miskin karena masyarakat banyak menerima berbagai bantuan mulai dari Pemerintah Daerah, Provinsi hingga Pusat.

Saya harapkan kesadaran dan profesionalisme saudara sekalian sebagai pimpinan OPD, harus ada kejujuran, OPD harus melaporkan penggunaan seluruh Dana yang bersumber dari APBD maupun Pusat termasuk Hibah.

Berbagai kebijakan strategis yang telah kita laksanakan harus terdata dengan baik. Saya akan selalu melakukan evaluasi atas kinerja seluruh OPD, mari bekerja semaksimal mungkin. Kenaikan Dana Insentif Daerah dapat dicapai apabila laporan kinerja kita juga mengalami peningkatan,” tegas Bupati.

Editor: Rommy

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed