oleh

Dinilai Melecehkan, POSPERA siap Laporkan Arya Sinulingga di 28 Polda se-Indonesia

Rakyatsumut.com, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) akan melaporkan Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga jika dalam waktu 3×24 jam tidak melakukan permintaan maaf secara terbuka dihadapan media nasional dan DPP Pospera.

Dalam hal ini, juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, diduga menyebarkan fitnah terhadap Pospera dalam pernyataannya yang mengaitkan kerugian PT Timah dengan keberadaan komisaris perusahaan yang berasal dari ormas Pospera.

“Pernyataan Arya Sinulingga menurut kami merupakan pernyataan yang tendensius. Mengandung unsur kebencian, adu domba dan fitnah tanpa dasar yang bisa dibenarkan,” kata Ketua LBH Pospera, Sarmanto Tambunan, dalam keterangan tertulis, Senin, 9 November 2020.

Menurut Sarmanto, hal ini berawal dari link berita yang disebar pada grup percakapan Whatsapp, MEMBANGUN NEGERI, tentang PT Timah merugi. Lantas Arya mengomentari link berita tersebut dengan kalimat, “banyak perusahaan yang komisarisnya Pospera selama lima tahun pada rugi semua….bikin pusing memang.”

Capture pernyataan Whatsapp Group tersebut kemudian beredar luas. Selanjutnya, kata Sarmanto, salah satu bekas Dewan Pengawas dari PENA 98 di salah satu Perum menanyakan hal tersebut langsung kepada Arya. Lantas Arya menyebut contoh lain BUMN yang merugi; Perum DAMRI.

Hal ini juga dinilai Sarmanto tidak tepat. Karena Perum Damri merupakan perusahaan yang bertugas untuk melayani banyak rute perintis. Dan kenyataannya, sejak 2015 hingga 2019, perusahaan ini mendapatkan Laba.

Sarmanto juga mengatakan, bahwa komisaris yang berasal dari Pospera, sejak 2014 hingga 2019, hanya tujuh orang yang masuk ke lingkup BUMN. 7 di antaranya di dua perusahaan BUMN dan 5 lainnya di anak perusahaan BUMN.

“Tupoksi Komisaris dan Dewan Pengawas di UU 19 tahun 2003 pasal 31 dan PP nomor 45 tahun 2005 bahwa tugas dan kewenangan Komisaris/Dewan Pengawas hanya sebatas mengawasi Direksi dan memberi Nasehat. Bukan mengambil keputusan dan melakukan tindakan operasional perusahaan,” kata Sarmanto.

Berdasarkan fakta tersebut, kata Sarmanto, pernyataan Arya itu mengandung kebohongan dan fitnah. Arya juga serta secara terang benderang menyebarkan kebencian dan menyerang kehormatan organisasi yang sah secara hukum.

Pernyataan Arya, kata Sarmanto, memenuhi seluruh unsur unsur tindak pidana dalam Pasal 27 jo pasal 28 UU no 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 310 jo pasal 311 KUHP.

Untuk itu, Sarmanto meminta Arya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui tiga media cetak nasional, 3 media televisi dan 10 media online nasional. Sarmanto juga meminta agar Arya melakukan klarifikasi langsung pernyataannya kepada DPP Pospera.

“Apabila dalam waktu 3×24 jam, sejak jumpa pers ini dilakukan tuntutan kami diabaikan, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum dengan melaporkan secara serentak dan bersama-sama dugaan tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum di 28 Polda di seluruh Indonesia,” kata Sarmanto.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed