oleh

Dilaporkan Ijazah Palsu, Ternyata ada Pejabat di Sibolga Pernah satu Sekolah dengan Jamaluddin Pohan

Rakyatsumut.com, Diterpa issu menggunakan ijazah palsu, bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan-Pantas Maruba Lumban Tobing, berdoa dan berharap kiranya yang melaporkan mereka minta maaf, karena telah menuduh menggunakan ijazah palsu.

“Saya tidak tau, apa ini ada unsur politik, yang kami memaafkan pihak yang  telah melaporkan dugaan kepemilikan ijajah palsu (Illegal) saya yang mana pelapornya adalah salah satu LSM. Biar lah kami difitnah dan dizolimi. Apa yang dituduhkan mereka itu tidak benar. Kita berharap kepada yang menuduh itu, mudah-mudahan diberi hidayah,” kata Jamaluddin Pohan, dalam keterangan persnya, Minggu (20/9/2020).

Jamal mengaku sempat ingin menjawab atau mengklarifikasi laporan/tuduhan LSM yang dinilainya tidak benar dan mendasar tersebut. Tapi Jamal mengaku tidak ingin mengganggu profesionalisme penyelenggara Pemilu. Sehingga pihaknya sabar menunggu hasil verifikasi KPU Sibolga.

“Setelah diverifikasi, KPU menyatakan ijajah kita sah dan legal. Sehingga apa yang dituduhkan itu, bahwa saya sekolah di MAN, memang itu tidak benar. Saya memang pernah sekolah di Barus. Kelas satu, saya sekolah di SMA Negeri 1 Barus. Kelas dua, di SMAN 2 Sibolga. Kemudian kelas tiga, saya sekolah dan tamat di SMA 15 Jakarta. Sementara SD saya di Barus dan SMP, saya di Sibolga,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Jamal menunjukkan buku rapor asli SMA nya yang terlihat sudah usang dan juga buku tabungannya (Tabanas) dulu sebagai bukti ketika ia SMA di Jakarta. Bahkan, satu angkatannya sewaktu sekolah di SMA N 2 sibolga Jamaluddi mengaku satu angkatan dengan Amarullah Gultom salah satu pejabat di kota Sibolga.

“Jadi bukan sekedar ijazah yang kita punya, rapor pun kita punya. Jadi, apa yang telah dituduhkan itu tidak benar. Dan kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Ketua kelas saya waktu di SMA 2 sibolga, ada Amarullah Gultom,” bebernya.

Selain diterpa laporan dan isu ijazah palsu, Jamal yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati dan Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) ini juga diterpa isu penggunaan stempel palsu ketika ia menjabat sebagai Ketua DPRD Tapteng. Jamal menegaskan, bahwa isu itu juga tidak benar dan tidak mendasar. Karena penggunaan stempel bukan wewenang Ketua DPRD Tapteng tetapi wewenang Sekretaris Dewan (Sekwan).

“Terkait dugaan penggunaan stempel palsu itu, Pengadilan telah memutus saya tidak bersalah. Hasil banding ke Pengadilan Tinggi (PT) hingga Mahkamah Agung (MA) juga demikian, memutuskan saya tidak bersalah. Karena memang, penggunaan stempel, merupakan wewenang Sekwan, bukan Ketua DPRD,” ungkapnya.

Bacalon Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, turut angkat bicara dengan laporan dan isu yang dinilai tidak benar yang sudah sampai menyebar di tengah – tengah masyarakat tersebut. Selain prihatin dengan laporan itu dan pelemparan isu-isu yang tidak benar itu, Pantas menduga, isu itu sepertinya sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu menjelang Pilkada Sibolga.

Pantas pun mencontohkan dirinya yang juga pernah diterpa isu menggunakan ijajah Sarjana palsu saat ia duduk pada periode pertama sebagai anggota DPRD Sibolga atau tepatnya sekitar 2011 silam. Ironisnya kata dia, isu yang sama mengenai ijajahnya tersebut kembali dihembuskan saat dirinya mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala daerah (KDh) Sibolga. Pantas pun lantas mempertanyakan apa maksud dan tujuan dibalik itu semua.

“Makanya, kita lihat PKPU, bahwa ijazah untuk pencalonan di Pilkada adalah SMA, maka kita masukkan SMA (ijazah), apa salahnya, yang pasti kita tidak melanggar aturan PKPU,” pungkas Pantas.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed