oleh

Akademisi Sumut bersama JIPI Gelar Seminar tentang RUU Omnibuslaw

Rakyatsumut.com, Sejumlah Akademisi Sumatera Utara yang bekerjasama dengan Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) menggelar seminar Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibuslaw melalui media zoom meeting.

Kegiatan seminar tersebut diikuti puluhan peserta dan dihadiri narasumber dari berbagai organisasi maupun akademisi, yang dilksanakan di Jalan Tuasan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (11/8/2020).

Narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Akademi USU (Universitas Sumatera Utara) sekaligus Dosen Ilmu Politik USU Fredick Broven Ekayanta, S.IP., M.IP.; Owner Focal Point, Wakil Ketua Kadin Medan dan Wakil Ketua BPC HIPMI Kota Medan, H. Palacheta Subis Subianto, B.A., M.Sc.; Akademi UIN – SU sekaligus Sosiolog UIN – SU Purjatian Azhar, M.Hum dan dari sisi Pekerja Cuk Ame Koentjoro.

Kegiatan tersebut dimulai dengan moderator dengan memberikan pandangannya dalam kegiatan seminar tersebut, Jamaluddin mengatakan Omnibus Law, RUU Cita Kerja akan menjadi relevan khususnya dalam pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19.

“Untuk bangkit dari krisis, Indonesia butuh investasi, masyarakat butuh lapangan kerja, sektor riil harus kembali bergerak,” ujarnya.

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) H. Palacheta Subis Subianto menanggapi apa yang disampaikan moderator tersebut, dirinya berharap Pemerintah Sumatera Utara agar mengeluarkan kebijakan yang menarik investor, sehingga ada solusi bagi masyarakat atau pekerja.

“Sebelum masa pandemi Covid-19 ekonomi kita maupun ekonomi Indonesia masih berjalan biasa saja, betul kita sangat butuh reformasi dalam Omnibus Law,” harapnya.

Sementara Akademisi dari UIN Sumatera Utara yang sekaligus Sosiolog UIN Purjatian Azhar mengatakan, hal yang paling krusial dalam membangkitkan ekonomi adalah dengan mendorong peluang investasi agar semakin terbuka, dirinya menambahkan selama ini Indonesia jarang dilirik sebagai destinasi investasi karena regulasi yang tidak efisien.

“Investasi harus dapat menjamin transfer of knoledge dan ahli teknologi, dengan begitu RUU Cipta Kerja ini diharapkan benar-benar bisa membawa Indonesia keluar dari krisis,” pungkasnya.

Pada akhir kegiatan seminar tersebut, moderator mengambil kesimpulan yakni Pemerintah harus memiliki otoritas dan kemampuan dalam mengarahkan investasi, sehingga investasi yang hadir harus dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat seperti padat karya, terutama dalam pengembangan potensi daerah serta mendorong transformasi ekonomi.

“Untuk investasi berjalan, maka kita harus menata kembali regulasi khususnya yang menumpuk dan tumpang tindih, kemudahan bervinvestasi inilah yang harapannya dapat membuka lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat yang terkena PHK,” ucap Jamaluddin.

Jamal mengatakan dalam perkembangannya, diketahui bahwa Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja bisa disahkan sesegera mungkin, mengenai klaster ketenagakerjaan yang banyak disorot kalangan pekerja juga dibahas oleh Tim Tripartit yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

“Jadi RUU Cipta Kerja perlu segera disahkan untuk memulihkan perekonomian dari tekanan pandemi Corona,” tutupnya.

Editor: Rommy Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed