oleh

GMNI FH USU Tegas Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Rakyatsumut.com, Dewan Pimpinan komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK GMNI) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menegaskan untuk menolak Omnibus law RUU Cipta Kerja.

Demikian keterangan tertulis Ketua Komisariat FH USU, Mike Situmeang kepada Rakyatsumut.com, Kamis (16/7/2020).

“Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih berfokus menuntaskan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja,” katanya.

“Meski masih dibahas, Airlangga menyebut pada pokoknya DPR sudah menyetujui RUU itu,” kata Mike lebih lanjut.

Disituasi covid-19 yang sedang melanda dunia, sebut Mike, Pemerintah dan DPR masih tetap saja membahas RUU Cipta Kerja, seharusnya Pemerintah dan DPR fokus menanggulangi bencana global ini bukan malah fokus untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat.

Mike mengatakan, kelanjutan pembahasan RUU Cipta Kerja menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR main-main dalam penanggulangan COVID-19.

Adapun alasan GMNI FH USU menolak produk Rancangan Undang-Undang ini (RUU), karena RUU ini berorientasi Kapitalisme yang menguntungkan Perusahaan dan segelintir orang (oligarki), tidak berorientasi Marhaen atau orang-orang kecil, termasuk buruh, nelayan, Petani.

Mike Situmeang menjelaskan bahwa substansi RUU Cipta Kerja yang tidak memihak buruh dapat kita lihat dalam klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sangat buruk dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

“Dalam UUK 13/2003 Pasal 77  waktu hari dan jam kerja, diatur 7 jam dalam satu hari untuk 6 hari kerja, sedangkan RUU Cipta Kerja mengatur 8 jam dalam satu hari kerja dan 40 jam untuk 1 minggu, artinya RUU Cipta Kerja tidak memberikan hari libur untuk para pekerja, hal ini akan cenderung mengeksploitasi buruh,” paparnya.

Lebih lanjut Mike Situmeang mengatakan, dalam Pasal 93 UUK 13/2003 buruh ketika sakit, sedang haid, ketika menikah atau menikahkan, sedang melaksanakan kewajiban agama harus tetap di upah.

“Sedangkan didalam RUU Cipta Kerja keadaan tersebut tidak diberi upah. Dapat kita lihat RUU Cipta Kerja bersubstansi pengurangan perlindungan terhadap buruh,” imbuhnya.

Selain itu Lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut RUU Ciptaker memberikan keistimewaan terhadap korporasi semata.

“Korporasi dapat dua keistimewaan, yakni investasi dipermudah dan imunitas, Omnibus law itu menghapus dan mengubah serta menerapkan aturan baru yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Misalnya, soal sansi administrasi kepada korporasi. Dalam undang-undang lama, sanksi itu diputuskan oleh pemenerintah dan masuk ke ranah pidana. Namun, RUU tersebut menyebut apabila sanksi administrasi belum terpenuhi oleh pemerintah maka belum dapat dipidana.

Penghapusan tersebut merupakan kemuduran hukum bagi Indonesia. Draf yang baru juga menghapus aturan izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha.

Sementara itu, soal analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal juga mengalami perubahan. Usaha yang risiko terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budayanya rendah tak wajib memiliki Amdal.

Mereka hanya diwajibkan memenuhi standar upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Dalam pasal 34 Omnibus Law Cipta Kerja mengatakan, UKL-UPL disampaikan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan pemberian Amdal nantinya juga berubah, terpusat di pemerintah daerah, tak lagi di pemerintah daerah. RUU Ciptaker pun memberi batasan administrasi mengenai gugatan kegiatan perusakan lingkungan. Hanya orang yang terdampak langsung yang bisa melakukan hal tersebut.

Masih banyak Pasal-Pasal dalam RUU Cipta Kerja yang mensengsarakan para pekerja, mengeksploitasi lingkungan dan kerugian disektor lainnya.

Oleh karena itu GMNI FH USU teguh, dan sangat menolak kehadiran RUU Cipta Kerja ini. Karena selain mengancam Buruh, Nelayan, Petani, lingkungan, juga akan mengancam generasi yang akan mendatang.

“Oleh karenannya GMNI FH USU menuntut kepada Pemerintah dan DPR untuk menghentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja,” pungkasnya.

Editor: Damai Mendrofa

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed