oleh

Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Medan, Longmarch dan Blokir Jalan

Rakyatsumut.com, Aksi penolakan terhadap Omnibus Law juga berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/7/2020).

Aksi menyebut diri Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR-Sumut) berlangsung sejak pagi. Diawali dengan Longmarch dari Simpang Marindal di Jalan Sisingamangaraja hingga ke atas Jalan Layang Amplas. Selain longmarch, massa juga sempat memblokir jalan.

Terlihat, massa demonstran didominasi para petani, buruh dan perwakilan mahasiswa. Para perwakilan massa bergantian berorasi menyatakan sikapnya. Misalnya para buruh yang menyebut Omnibus Law memperburuk nasib masyarakat kelas bawah.

“Kita melihat omnibus Law Cipta kerja tidak hanya mengorbankan kelas pekerja. Namun pastinya akan berdampak pada sektor lainnya. Mulai dari tani, nelayan, mahasiswa, pelajar dan lainnya,” kata Koordinator Aksi Martin Luis.

Menurut dia, Omnibus Law merugikan rakyat, karena menurut dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

“Hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan modal asing untuk semakin merampok kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia,” tukas Martin.

Sementara, meski terkabar pengesahan RUU tersebut akhirnya ditunda, aksi terus berlangsung. Demonstrasi di kota ini bahkan mendesak agar RUU itu dicabut saja dari Prolegnas. Karena menurut para demonstran, Omnibus Law sama saja mengebiri hak-hak normatif kelas pekerja.

“Omnibus Law juga berpotensi melegalkan praktek-praktek perampasan tanah,” tambah Martin.

Dia menambahkan, Omnibus Law juga akan berakibat pada mahalnya dunia pendidikan. Sehingga masyarakat kelas bawah tidak akan sanggup mengenyam pendidikan.

“Tentunya  Omnibus Law akan semakin memiskinkan rakyat Indonesia. itu akan semakin menguntungkan dan memperkaya pengusaha-pengusaha dan investor asing,” katanya.

Ia mengatakan, ketimbang mengurusi RUU yang menurut dia ditengarai melayani kepentingan pemodal asing, untuk merampas dan menindas Rakyat Indonesia. lebih baik pemerintah fokus menangani dan memerangi serangan COVID-19.

“Rezim Jokowi Ma’ruf Amin bersama dengan DPR-RI justru berencana bergegas untuk mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja demi memuluskan arus modal asing untuk terus merampok Kekayaan Alam dan manusia Indonesia,” ucapnya.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed