oleh

Terungkap Laporan Pungli di Disdukcapil Binjai, Ombudsman Periksa Tobertina

Rakyatsumut.com, Pungutan Liar (Pungli) di instansi pemerintahan masih saja jadi persoalan pelik dan berkepanjangan.

Seperti yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai, Sumatera Utara. Berkat laporan, Ombudsman Sumatera Utara pun memeriksa Kepala Dinas Tobertina Sitepu, (2/7/2020).

Hal tersebut dibenarkan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, James Pangabean. Dia menjelaskan, Tobertina Sitepu diperiksa atas dua laporan. Pertama, dugaan pungutan liar (pungli). Kedua, pelayanan.

“Ada laporan yang menyebut ada kutipan uang atau pungli saat mengurus dokumen kependudukan, khususnya e-KTP,” ujar James.

Dia menyebut, pihaknya telah meminta data antara permohonan pencetakan e-KTP dengan data e-KTP yang dicetak setiap bulannya.

“Tapi, kepala dinas bilang data permohonan tidak ada, hanya data pencetakan, ini kan aneh, ada indikasi ke sana (pungli-red), hanya harus ada pembuktian terlebih dahulu,” tukas James.

Sedangkan untuk pelayanan, kata James, ada laporan dari salah seorang warga Kabupaten atas nama Titik Rani yang hendak mengurus perpindahan Kartu Keluarga (KK) ke Kota Binjai.

Dikatakan, pelapor Titik mengaku, mendapat pelayanan yang tidak baik dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai.

“Sebelumnya kami (Ombudsman) sudah datang ke Kantor Wali Kota Binjai untuk mengklarifikasi, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Makanya ini kami buat pemanggilan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar membeberkan, Tobertina telah melakukan tindakan maladministrasi, karena tidak memberikan Kartu Keluarga (KK) atas nama Titik Rani meski telah diterbitkan.

Menurut Abyadi, hal tersebut terjadi karena persoalan adu argumen atau percekcokan antara Titik Rani dengan Tobertina. Alhasil, Tobertina tidak terima menyerahkan KK milik Titik Rani meski telah diterbitkan.

Abyadi bercerita, peristiwa ini bermula ketika Titik Rani yang berasal dari Langkat hendak mengurus perpindahan ke Kota Binjai. Dikatakan, selama pandemi covid-19, Disdukcapil Binjai membuat dua kebijakan yakni pelayananan sistem online dan pelayanan offline.

“Jadi kalau ada permohonan berkas yang secara langsung datang ke kantor, maka permohonan diletakkan di dalam sebuah drop boks yang telah dipersiapkan. Setelah terkumpul barulah diperiksa kelengkapan oleh petugas, jadi tidak ada tatap muka antara pemohon dan petugas,” ujar Abyadi.

Ternyata, sambung Abyadi, berkas permohonan pindah Titik Rani tidak lengkap.”Jadi dalam satu dua hari diterbitkan KK baru. Disdukcapil selanjutnya memberitahu melalui email kepada pemohon bahwa KK sudah dapat diambil,” bebernya.

Karena mendapat email pemberitahuan, Abyadi mengatakan pelapor atau Titik Rani datang ke Kantor Disdukcapil Kota Binjai untuk mengambil KK nya.

“Di sana, pelapor tidak dilayani dengan baik, tidak ada petugas yang melayani. Karena frustasi tidak mendapat pelayanan, dia sempat berucap kantor Disdukcapil Kota Binjai seperti lapangan voli,” ungkapnya.

Ucapan Titik Rani, ternyata didengar langsung oleh Tobertina Sitepu yang kebetulan sedang berkeliling kantornya.

“Kepala Disdukcapil Binjai tidak terima dengan ucapan Titik Rani, dan memerintahkan anggotanya melacak permohonannya dan ditemukan KK yang telah dicetak. Akhirnya KK yang dicetak itu tidak diserahkan ke pemohon sampai hari ini, malah berkas pemohon dikembalikan, ini kan tidak boleh,” jelasnya.

Abyadi pun meminta kepada Kepala Disdukcapil Kota Binjai untuk menyerahkan KK milik Titik Rani yang telah diberitakan.

“Wali Kota Binjai, pak Idham harus menegur Kepala Disdukcapil-nya, perintahkan untuk menyerahkan KK milik masyarakat yang ditahan. Tidak jadi alasan tersinggung dengan ucapan masyarakat, dokumen kependudukan tidak diberikan. Itu hal berbeda, masyarakat yang frustasi dengan pelayanan buruk juga bisa emosi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Binjai, Tobertina Sitepu, membantah dirinya menunjukkan sikap arogan kepada masyarakat atau yang melaporkan dirinya kepada Ombudsman.

“Bagaimana saya tidak tersinggung, masak kantor saya dibilang seperti lapangan voli,” ujarnya yang ditemui setelah menjalani pemeriksaan.

Sementara terkait dugaan pungli sebagaimana diungkap Ombudsman, Tobertina enggan merespon.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed