oleh

HUT Bhayangkara ke 74, KontraS Sumut: Reformasi Kepolisian Belum Tuntas

Rakyatsumut.com, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menganggap reformasi di tubuh Kepolisian belum tuntas. Menyusul masih banyaknya persoalan akuntabilitas dalam penegakan hukum, praktek kekerasan dan penyiksaan, pungli, hingga arogansi oknum yang merusak citra kepolisian.

“Ini menjnadi PR besar Polri saat ini. Sejalan dengan 22 tahun masa transisi demokrasi masyarat juga ingin citra kepolisian semakin baik,” ujar Koodinator KontraS Sumut, Amin Multazam Lubis dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

Menurut Amin, sorotan lain terkait mekanisme pengawasan baik secara internal melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) dan Profesi dan Pengamanan (Propam) maupun eksternal melalui Kompolnas belum berjalan secara maksimal.

Sebagai lembaga yang banyak terlibat dalam mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran aparat, KontraS Sumut menganggap proses penanganan kasus yang diadukan masih berbelit dan terkesan lambat.

Padahal menurut Amin, jika proses pengawasan internal dan eksternal berjalan baik, dapat menjadi titik tolak dalam mendorong reformasi kepolisian. KontraS juga mendorong reformasi kepolisian segera dituntaskan.

Dikatakan, pimpinan Polri harus berani secara tegas mendorong proses hukum bagi personel yang melakukan pelanggaran. Ketegasan justru baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Menutup-nutupi persoalan dengan alasan agar citra kepolisian tidak tercoreng adaalah paradigma yang keliru,” katanya.

KontraS Sumut mengapresiasi langkah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara untuk menindak personel yang terlibat kasus narkoba.

BACA JUGA:

Namun, dia menyayangkan kasus-kasus kekerasan yang kerap dilakukan aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum.

“Ketegasan serupa belum kita lihat dalam kasus-kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh personel Polda Sumut,” tukasnya.

Amin berharap cita-cita reformasi bukan hanya sekadar pada sektor pemerintahan. Melainkan meliputi sektor keamanan khususnya kepolisian.

Momentum Hari Bhayangkara, sambung Amin, harus menjadi spirit pencapaian institusi kepolisian yang profesional, akuntabel serta berwatak sipil. Sebagaimana lazimnya lembaga kepolisian di negara-negara demokrasi. Kepolisian menjadi lembaga pelayan, pengayom, menjaga rasa aman dan damai dalam masyarakat.

“Jangan sampai promoter hanya menjadi slogan belaka,” pungkasnya.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed