oleh

Wakil Bupati Taput ikuti Rapat Kordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama KPK

Rakyatsumut.com, Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sumut yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait optimalisasi pendapatan daerah dan pencegahan korupsi dalam sektor Perbankan, pada Selasa (20/6/2020).

Rapat yang dipimpin oleh Maruli Tua Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah I, juga diikuti  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Taput yang didampingi beberapa pimpinan OPD mengikuti rakor tersebut dari ruang kerjanya di Kantor Bupati Tapanuli Utara, dengan membahas beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemkab Tapanuli Utara dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah seperti pembuatan Zona Nilai Tanah oleh BPN Taput dan Izin Galian C.

“Izin Galian C yang menjadi kewenangan Provinsi, dimana ada pengambilan galian C di daerah kita ini namun kontribusinya ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum ada, kami berharap agar ada perhatian Pemerintah Provinsi,” harapnya.

Dijelaskan, dalam pemulihan ekonomi di Tapanuli Utara, pihaknya juga berharap kiranya Bank Sumut mendirikan Capem di Kecamatan.

“Kita juga berharap agar PT. Bank Sumut segera mendirikan Capem di Kecamatan Pangaribuan agar penyetoran lebih cepat,” jelasnya.

“Selain itu, kita juga menyarankan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui sistem OSS agar lebih disederhanakan lagi sehingga masyarakat lebih cepat untuk mengurus IMB sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah,” sambungnya.

Menanggapi beberapa permasalahan tersebut, pihak KPK memberikan beberapa solusi dan berharap Pemerintah Kabupaten/Kota tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut sehingga Pendapatan Daerah lebih optimal.

“Terkait pengurusan IMB melalui Online Single Submission (OSS) akan kita tindak lanjuti kepada Pemerintah Pusat atau Kementerian terkait,” pungkas Maruli.

Editor: Rommy Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed