oleh

Ratusan Petani dari Sumut mau Jalan Kaki ke Jakarta Temui Presiden Jokowi

Rakyatsumut.com, Ratusan petani menyebut dirinya sebagai korban konflik eks HGU PTPN II berencana berjalan kaki ke Jakarta untuk menemui presiden Joko Widodo.

Para petani tersebut mengaku tergabung di Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB). Kamis siang, (25/6/2020), mereka berkumpul di Perempatan Jamin Ginting – AH Nasution, tepatnya di bawah jalan layang Jamin Ginting.

Terungkap, para petani tersebut mengaku kecewa dengan pemerintah atas konflik eks HGU PTPN II yang sampai kini belum tuntas. Para petani menilai Negara abai dalam melindungi rakyatnya.

Dikatakan, mereka telah tergusur dari lahan yang sudah ditempati dan dikelola sejak 1951 silam di lahan eks HGU PTPN II.

Dari data diterima dari para petani, di kawasan Simalingkar, ada sekitar 857 hektar yang selama ini dikelola dan ditempati masyarakat. Mereka mengandalkan SK Land Reform 1984.

Sementara PTPN II lewat Sertifikat HGU Nomor 171/2009 sudah melakukan okupansi dan menguasai lahan yang juga diklaim milik masyarakat.

Berlanjut di Sei Mencirim, dimana terdapat 36 ptani yang tergusur dari lahannya padahal sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Luas lahan yang diperjuangkan petani Mencirim sekitar 80 hektar.

“Ini ada ketidakadilan, pemerintah daerah diam dan para pengusaha berkonspirasi jahat dengan beberapa oknum di lingkungan aparat dan preman. Ini menjadi kekuatan laten dan melawan masyarakat petani yang lemah,”  ujar Dewan Pembina SPSB dan STMB, Aris Wiyono.

Diketahui, bentrokan sempat terjadi beberapa waktu lalu antara PTPN II dengan para petani. Sejumlah petani dikabarkan terluka. Ada juga yang sempat ditahan polisi. Konflik menahun ini membuat para petani semakin gerah. Mereka ingin Jokowi mengambil sikap untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut.

“Saat ini sebagian HGU nomor 171 tiba-tiba dialihkan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan, atas nama PT Nusa Dua Bekala, anak perusahaan PTPN II. Ini yang kami pikir akan menyebabkan konflik, semakin besar di situ. Kalau didiamkan, rakyat tidak akan mendapat hak di situ,” ujar Aris.

BACA JUGA:

Menurut Aris, negara selama ini telah abai dengan konflik agraria yang berdampak negtif pada petani. Pemerintah, lanjut dia, hanya membanggakan program pembagian sertifikat tanah, namun seperti tidak punya kemauan untuk menyelesaikan konflik lahan.

“Negara harus hadir. Presiden wajib tahu, kemudian redistribusi tanaha, tanpa harus bayar harus ada di Sumut. Jadi jangan gembar gembor bagi-bagi sertifikat. Tapi tanah terhadap masyarakat yang sudah menempati itu selama puluhan tahun tidak ada,” katanya.

Menurut Aris, di istana Negara nanti dan jika bertemu Jokowi, mereka ingin proses redistribusi lahan eks HGU PTPN II kepada masyarakat menjadi prioritas. Presiden juga harus menjamin, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap para petani yang selama ini sudah mengelola lahan selama bertahun-tahun.

Sementara itu, Aris mengkritik pertemuan presiden dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk membahas silang sengkarut eks HGU PTPN II beberapa waktu lalu. Pertemuan yang juga dihadiri lintas kementerian itu juga dianggap belum menghasilkan solusi. Pertemuan itu juga dikritik karena tidak melibatkan kelompok tani yang menerima dampak langsung.

“Presiden meminta supaya ini cepat. Namun bukan penyelesaiaan yang ada. Malah penggusuran yang semakin masif, kriminalisasi terhadap petani yang semakin masif. Kemudian penghancuran lumbung pangan. Dan masyarakat terancam kehilangan tempat tiggal dan lumbung pangan secara permanen. Dan ini mencapai ribuan kepala keluarga,” sesal Aris.

Dia mengatakan, dirinya dan ratusan para petani akan bersikukuh menempuh perjalanan tersebut, meski di tengah pandemik corona. Menurut Aris kesepakatan sudah diambil, bahkan jika akhirnya covid-19 menyebabkan risiko, ia mengaku akan menerima kenyataan itu.

“Kalau kemudian, corona membunuh kita, biarkan lah asal kita mendapat keadilan. Daripada kita suruh diam di rumah, rumah kita dihancurkan, lumbung pangan kita dihancurkan, toh kita juga mati. Ini harus ada solusi yang konkrit dari presiden dan menterei agraria dan skema yang jelas. Tentu harapan kita, redistribusi tanah untuk masyarakat adalah harga mati,” tukas Aris.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed