oleh

BENANG RUWET TENAGA KERJA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Penulis: Ganda Martunas Sihite, SH. Alumni Fakultas Hukum Universitas Riau. Putera Daerah Kabupaten HumbangHasundutan.

 

Pada hakikat pembangunan itu, bahwa unsur yang paling penting adalah pembangunan manusia sebagai sumber daya yang mumpuni untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

 

DALAM aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dimaksudkan bahwa pembangunan nasional mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, kedaulatan pangan, dan pertahanan keamanan yang secara terencana, menyeluruh, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk mempercepat kemampuan nasional supaya sejajar dan sederajat dengan negara negara lain di dunia yang sudah maju. Pada hakikatnya bahwa pembangunan nasional mengarah kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Artinya, bahwa  pembangunan itu adalah cerminan akan kehendak dan keinginan untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, dan guna mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berbicara terkait pembangunan sangat populer ketika berlangsungnya era Orde Baru. Dimana kepopuleran itu menjadi suatu “mantra” dalam menjalankan roda rezim tersebut. Untuk menunjang hal itu semua energi dikerahkan hingga pendekatan secara refresif pun berlaku. Adanya masyarakat yang berbeda pendapat dengan alur berpikir rezim tersebut akan di stigma sebagai pihak atau kelompok yang anti-pembangunan. Dengan “mantra” pembangunan itulah rezim orde baru bertahan dan berjalan selama 32 tahun, hingga meledaknya bom reformasi yang mengakhiri kepopuleran akan pembangunan itu.

Dalam pembahasan mengenai pembangunan nasional tidak terlepas dari Teori Pembangunan (developmentalisme) yang muncul pada tahun 1949 pada saat era perang dingin sebagai bungkus daripada kapitalisme. Dan dianut oleh Amerika Serikat sebagai gagasan untuk membendung semangat anti-kapitalisme dengan menjadikan nya sebagai program yang masif dengan doktrin bantuan luar negeri Amerika kepada dunia ketiga termasuk Indonesia. Bagi Amerika Teori Pembangunan tersebut dijadikan sebagai bahasa dan kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat itu sendiri.

Pada hakikat pembangunan itu, bahwa unsur yang paling penting adalah pembangunan manusia sebagai sumber daya yang mumpuni untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pembangunan nasional, sebagai unsur yang paling penting Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja tentu adanya keunggulan disertai dengan kualitas dan produktif yang memadai dan kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang berbasis pada teknologi. Untuk mewujudkan akan hal tersebut peran pendidikan sangatlah penting dan diutamakan. Agar nantinya SDM atau tenaga kerja itu dapat memberi nilai tambah terhadap mesin pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih bergantung pada kapitalisasi industri. Namun realitanya, hingga era reformasi yang sudah berjalan dalam kurun waktu 22 tahun belum mampu menjawab tantangan daripada hakikat pembangunan tersebut. Struktur tenaga kerja yang ada di Indonesia masih didominasi oleh para tenaga kerja yang berpendidikan rendah, dan belum mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi tersebut.

Di tengah gencarnya arus  besar kapitalisme yang berbajukan globalisasi tersebut, persoalan tenaga kerja yang unggul dan berkualitas belum habis habisnya menjadi sorotan publik. Namun yang menjadi tantangan utama dalam persoalan tenaga kerja adalah terbatasnya kualitas tenaga kerja, tingginya angka pengangguran terselubung, ketimpangan pendapatan masyarakat, dan pembangunan yang belum merata. Sedangkan pada tingkat global, Indonesia menghadapi kecenderungan defisit neraca pembayaran dan belum siapnya menghadapi globalisasi khususnya ditengah keberlangsungan Masyarakat Economis Asean (MEA) dan Era Revolusi Industri 4.0.

BPS mencatat penduduk usia kerja di Indonesia per Februari 2020 sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang dari februari 2019. Sebanyak 74,04 juta orang (56,50%) bekerja pada kegiatan informal. dan meningkat juga sebesar 0,77% pekerja formal pada februari 2020. Kemudian jika dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2020 mengalami sedikit penurunan, jika pada Februari 2019 TPAK tercatat 69,32% maka pada Februari 2020 sebesar 69,17%.

Masih menurut data BPS, rata rata upah buruh pada Februari 2020 sebesar Rp2,92 juta perbulan, sedangkan rata rata upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,18 juta dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp2,45 juta. Rata rata upah buruh tertinggi berada di kategori pertambangan dan penggalian sebesar Rp5,10 juta per bulan,sedangkan yang terendah berada dikategori jasa lainnya yaitu sebesar Rp1,71 juta. Selanjutnya rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar Rp4,56 juta sedangkan buruh berpendidikan SD kebawah sebesar Rp1,79 juta.

BPS juga mencatat bahwa jumlah angka pengangguran di Indonesia memang telah mengalami peningkatan sebelum Wabah Covid 19 yang terpantau ada sekitar 6,88 juta pengangguran di Indonesia pada Februari 2020 naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,82 juta. Dalam catatannya juga bahwa pengangguran bertambah 60.000 orang, yang didominasi oleh para Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sebesar 8,49%. Secara persentasi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, tenaga kerja disektor jasa pendidikan (0,24%), konstruksi(0,19%) dan jasa kesehatan (0,13%) mengalami peningkatan. Sementara sektor pertanian (0,42), perdagangan (0,29%) dan Jasa lainnya (0,21%) mengalami penurunan.

Jika diperhatikan dari data BPS tersebut penyebab tenaga kerja informal lebih besar daripada tenaga kerja formal diantaranya karena tenaga kerja berpendidikan rendah tidak dapat memasuki lapangan kerja formal. Seperti para tukang siomay yang sudah berkali kali melamar kerja di pabrik, namun karena tingkat pendidikannya yang rendah tidak dapat mengantar nya memenuhi kualifikasi atau standar tuntutan kerja sesuai kebutuhan dunia usaha/industri. Tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh lulusan berpendidikan rendah. Selain itu karena rendahnya penyerapan tenaga kerja yang juga didasari karena rendahnya tingkat pendidikan. Jangangkan tenaga kerja lulusan SD, lulusan pendidikan formal yang lebih tinggi di Indonesia pun masih dihadapkan berbagai kendala. Diantaranya kurangnya link and match dengan kebutuhan industri. tenaga kerja ini memang memiliki kemampuan kognitif, namun minim pengalaman dan keahlian ditambah adanya oknum oknum orang dalam yang bersifat nepotisme.

Secara rinci bahwa faktor yang menyebabkan tenaga kerja yang berkualitas rendah yaitu, masih adanya tembok pada akses pendidikan didaerah, tenaga kerja kompeten sangat minim, infrastruktur pengembangan tenaga kerja minim dan mengalami keusangan, dan adanya pemangku pengembangan tenaga kerja tak seiring tak sejalan.Akibatnya berujung pada jalan buntu yang selalu ditemui dan jalan buntu ini dinamakan benang ruwet. Untuk bisa keluar dari benang ruwet bergantung bisa tidaknya mendobrak tembok yang menutup jalan itu yang walaupun itu berlapis lapis. Apabila jalan buntu itu didobrak, Indonesia pun harus berhadapan dengan dunia yang semakin liar memasarkan produknya, Tenaga Kerja Asing yang mulai mencari lahan pekerjaan termasuk ke tanah air.

Oleh karena itu, mau tidak mau harus diakui bahwa masalah daya saing industri, masalah sumber daya manusia yang unggul yang semakin terbuka ini menjadi isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Dalam kompetisi pasar, keunggulan kompetitif dijadikan patokan utama dalam meningkatkan kinerja.

Pengelolaan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas menjadi pokok perhatian dan Indonesia harus mempersiapkan berbagai strategi dan tindakan dalam menghadapi ancaman tuntutan kualifikasi tenaga kerja yang makin kompetitif. Disamping itu juga berhadapan dengan serbuan tenaga kerja asing. Arah sasaran pembangunan yang tidak berfokus pada pembangunan manusia, otonomi daerah yang cenderung tidak seiring jalan antara satu daerah dengan daerah yang lain, serta ego sektoral antar kementerian/ lembaga wajib dibenahi sekrang juga.

Adapun strategi yang bisa menjadi kebijakan dalam persiapan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas yaitu, meningkatkan akses pendidikan secara gratis, meningkatkan SDM yang berkompeten, menambah infrastruktur pengembangan, mengoptimalisasi sinergi antarkementerian/ lembaga dan regulasi yang harus mendorong tenaga kerja untuk memiliki kompetensi yang lebih layak dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Kemudian penggunaan tenaga kerja asing secara terkendali dapat dipergunakan sebagai transformasi keterampilan dari luar yang positif dan diadopsi tenaga kerja Indonesia. Ringkasnya SDM Indonesia bisa “mencuri” banyak ilmu dari pekerja-pekerja asing. Dengan mengadopsi teknologi, manajemen maupun keterampilan dari tenaga kerja asing dapat menjadi peluang bagi percepatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja Indonesia guna tujuan pembangunan nasional.

Judul, isi dan ulasan artikel sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Penulis

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed