oleh

Kisah Ihwal Desa Kuta Paguh di Karo Melawan Covid-19, Ketakutan Hingga Teror

Rakyatsumut.com, Pandemi Covid-19 mengguratkan beragam cerita di seantero dunia, termasuk negara Indonesia yang terus berjibaku melawan wabah ini.

Sekitar enam bulan sudah sejak virus ini diumumkan dan lantas bergerak merambah ke berbagai negara dengan berbagai cara penularan. Dunia ‘dihantam’ kepanikan, korban terus berjatuhan: hingga hari ini. Sementara, sudah banyak cara dilakukan menghadapi pandemi yang telah menguras banyak energi manusia.

Kini, misalnya di Indonesia, paradigma berikut cara-cara hidup baru digaungkan: era hidup baru atau new normal. Manusia harus hidup berdampingan dengan pandemi covid-19.

Partisipasi warga pun terus didorong untuk bangkit berhadapan dengan wabah. Misalnya yang digagas Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa itu kini berjuluk Kuta Paguh atau Kuat dan Tangguh.

Kini setiap orang yang masuk ke desa itu harus diperiksa kesehatannya. Peraturan tersebut berlaku bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, termasuk aparat kepolisian dan TNI.

Hal tersebut pula yang dirasakan Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin dan rombongan saat berkunjung ke desa itu, Kamis (18/6/2020) kemarin.

Martuani dan rombongan harus menjalani protokol kesehatan terlebih dahulu, mulai dari pengecekan suhu tubuh, penyemprotan hand sanitizer dan lainnya.

Setelah dinyatakan aman, Kapolda Sumut beserta rombongan dipersilakan masuk. Selanjutnya, Martuani meninjau posko Kuta Paguh (kuat dan tangguh) yang berfungsi sebagai tempat penyampaian informasi.

Selain itu, Martuani dan rombongan juga melakukan peninjuan terhadap ruang isolasi dan dapur umum yang ada di sana.

“Ini langkah dan keputusan tepat dilakukan Kepala Desa Kandibata bersama masyarakat dalam membentuk Desa Kuta Paguh dalam menangani dan mengantisipasi penyebaran COVID-19,” kata Martuani saat itu.

Pekerja Asing Diusir dari Kandibata

Kepala Desa Kandibata, Puji Tarigan pun menuturkah ihwal berdirinya Desa Kuta Paguh (Kuat dan Tangguh) itu.

Ia mengaku, ada pekerja asing yang bekerja di salah satu proyek yang ada di desa tersebut. Merebaknya COVID-19 membuat ia dan warga tidak memperolehkan warga asing tersebut tinggal di sana.

“Sebelum diusir pekerja asing di proyek itu, saya sudah dua kali di demo warga. Karena warga ketakutan virus corona pertama kali di China dan pekerja asing itu berasal dari China. Jadi saya usir tenaga kerja asing tersebut kembali ke tempat asalnya,” katanya saat ditemui, Jumat kemarin.

Semakin maraknya penyebaran COVID-19 di Indonesia, ia mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes-red) pada tanggal 24 Maret 2020.

“Pada tanggal 19 Maret 2020 saya mendengar ada maklumat Kapolri tentang COVID-19, itu acuan kami untuk mengeluarkan Perdes tersebut. Saya undang semua tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, tokoh agama dan lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA:

Dalam perjalanan peraturan desa tersebut, katanya, anggaran yang digunakan berasal dari gotong royong masyarakat, pemerintah desa, dan para relawan.

“Masyarakat bergotong-royong mendirikan posko, rumah isolasi, dapur umum, dan tim medis, tempat cuci tangan. Sampai hari ini dana yang sudah dikeluarkan sekitar 20 juta rupiah,” jelasnya.

Setelah terbitnya Perdes tersebut, katanya, ia bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tim relawan dan Gugus Tugas berkeling desa memberikan imbauan tentang bahaya COVID-19 kepada masyarakat.

“Kita mendatangi rumah demi rumah guna memberitahu masyarakat tentang kesehatan dan betapa bahayanya virus corona ini. Ini kita lakukan agar masyarakat bisa mandiri dan saling menjaga satu sama lain. Paling tidak masyarakat bisa menjaga dirinya sendiri agar tidak terpapar COVID-19,” urainya.

Pernah Diteror

Ia juga mengaku sempat diteror setelah terbitnya Peraturan Desa soal pencegahan COVID-19 tersebut.

“Setelah terbit Perdes ini saya secara pikiran, hati diteror dari media sosial. Berhadapan juga pernah. Saya dianggap terlalu berani dan sok jago. Ada juga yang mau mempidanakan saya, karena saya sudah meanggar etika pemerintahan Kabupaten Karo, karena belum ada terbitnya peraturan Bupati,” katanya.

Disinggung bagaimana peran provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mendorong penyebaran COVID-19, ia mengaku kecewa dengan parap pemimpinnya di atas.

“Saya sangat kecewa sekali pak, karena tidak ada respon, tidak ada memberi semangat, tidak ada peraturan yang kelaur. Jadi kami seperti ayam yang kehilangan induk pak,” jelasnya.

Ia mengimbau, agar bersama-sama menjalankan peraturan tentang penanganan COVID-19 tersebut.

Kuta Paguh Masih Nol Covid-19

Sementara itu, Bidan Desa mengaku, ruang isolasi digunakan jika ada mayarakat yang terpapar COVID-19. Namun, ia mengaku sampai saat ini belum ada warga yang kita temukan terpapar COVID-19.

“Ruang isolasi ini disiapkan untuk pertahan kita di kampung ini. Ruangan ini belum dipergunakan, karena belum ada masyarakat yang terpapar,” katanya.

Dalam ruangan isolasi ini, katanya, pihaknya juga menyiapkan alat pelindung diri (APD) dan disinfektan kepada warga yang terpapar COVID-19.

“APD juga kita siapkan, agar warga yang terpapar dapat melindungi dirinya sendiri,” katanya.

Jika ada warga yang terpapar COVID-19, selama di ruang isolasi akan ditanggung segala kebutuhannya.

“Kita telah menyediakan dapur umum. Jadi kita ada pasien yang terpapar COVID-19 yang dirawat sementara, kita menyediakan makanannya 3 kali satu hari. Kita juga menyediakan dapur di ruang isolasi di sini,” katanya.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed