oleh

Dzulmi Eldin Dijatuhi Hukuman 6 Tahun dan Dicabut Hak Politik

Rakyatsumut.com, Majelis Hakim menjatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta terhadap Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin. Eldin dijatuhi vonis atas perkara tindak pidana korupsi menerima suap sebesar Rp2,1 miliar dari sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai oleh Abdul Aziz dalam persidangan yang digelar secara telecomference dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (11/6/2020).

“Menghukum terdakwa Dzulmi Eldin berupa pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata Abdul Aziz di ruang Cakra II PN Medan.

Pada sidang putusan tersebut, majelis hakim dan penasihat hukum berada di ruang sidang, sementara penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyaksikan dari Gedung KPK di Jakarta, sedangkan para terdakwa mengikuti sidang dari Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan.

Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang meminta terdakwa dihukum 7 tahun dengan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, pada persidangan sebelumnya 14 Mei 2020 lalu.

Selain itu, Jaksa Penuntut KPK juga meminta majelis mencabut hak politik terdakwa Dzulmi Eldin selam 5 tahun. Dalam hal ini majelis memutuskan mencabut hak politik terdakwa berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

“Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, setelah terdakwa Dzulmi Eldin selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap Abdul Aziz.

Dalam dakwaan, Dzulmi Eldin disebut melakukan perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang secara bertahap dengan jumlah Rp 2.155.000.000 dari beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat Eselon II Pemerintah Kota Medan serta dari kepala BUMD.

Perbuatan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Setelah majelis hakim memutuskan dan menjatuhi hukuman, baik terdakwa Dzulmi Eldin maupun Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan pikir-pikir.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed