oleh

Sumut Terima Puluhan Ribu Masker dari Tiongkok dan DJBC

Rakyatsumut.com, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan puluhan ribu masker dari Tiongkok dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Kantor Bea Cukai Kualanamu.

Bantuan tersebut diterima Tim GTPP Selasa (9/6/2020) kemarin.  Bantuan masing-masing diserahkan oleh Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Medan Qiu Weiwei dan Kepala Kanwil Bea Cukai Sumut Oza Olavia bersama Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu Elfi Haris, yang diterima langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan.

“Saya mewakili Tim GTPP Sumut dan seluruh masyarakat Sumut mengucapkan terima kasih atas bantuan masker yang kami terima hari ini. Bantuan-bantuan ini tentunya akan kita manfaatkan sebaik-baiknya dan didistribusikan dalam rangka melanjutkan perjuangan kita menekan penyebaran Covid-19,” ujar Gubernur.

Konsul Jenderal RRT Medan Qiu Weiwei mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk solidaritas, simpati dan dukungan. Disebutkan, bantuan berasal dari Provinsi Guangdong yakni 10.000 masker medis, 50.000 masker sekali pakai dan 5.000 sarung tangan.

“Semoga persahabatan antara Sumut dan Guangdong atau Tiongkok keseluruhan semakin eratlll serta bersama semakin kuat kita menghadapi pandemi ini,” jelas Qiu.

Berikutnya, Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu Elfi Haris mengungkapkan bahwa DJBC melalui Kantor Bea Cukai Kualanamu membawa 16.000 surgical masker untuk membantu pencegahan penularan virus corona.

Katanya, masker tersebut merupakan barang hasil tegahan (sitaan) Bea Cukai Kualanamu yang menjadi Barang Milik Negara. Penyerahan masker tersebut, sesuai PMK No 34 Tahun 2020 mengatur tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19.

“Masker yang dihibahkan ini merupakan bagian dari barang hasil tegahan Bea Cukai Kualanamu yang tidak diurus oleh pemiliknya maupun tidak dapat memenuhi ketentuan perizinan impor sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 34 Tahun 2020 berlaku,” katanya.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed