oleh

Bantuan Covid-19 Rawan Penyelewengan, Masyarakat Bentuk Posko Pemantauan di Sumut

Rakyatsumut.com, Penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 kerap menuai polemik. Mulai dari distribusi Alat Pelindung Diri (APD), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga rendahnya akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Hal tersebut yang dinilai Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDaR) yang terjadi hingga ke daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

“Dari pantauan yang kami lakukan di Sumut, baik dari pemberitaan maupun secara langsung, ditemukan kesalahan, penyimpangan, bahkan pemburu rente yang bekerja selama masa bencana terjadi,” kata Surya Dermawan Nasution, peneliti SAHDaR yang juga Penanggungjawab Posko Pemantauan Bansos Sumut.

Dikatakan Surya Dermawan, agar bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan tidak tersendat, salah sasaran dan bahkan dikorupsi, pihaknya mendirikan Posko Pemantauan Jaring Pengaman Sosial dan Pengadaan Alkes Covid-19 di Sumatera Utara.

Diharapkan, masyarakat yang mendapat perlakuan tidak adil dalam hal bantuan sosial atau penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS), untuk melaporkan ke posko pemantauan.

Diketahui pemerintah telah melakukan penambahan anggaran penanganan Covid-19 sebesar 405 triliun. Namun pada pelaksanaannya, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, tidak terlepas masalah.

“Terhitung sejak 60 hari pemerintah bekerja dengan penambahan anggaran 405 triliun, namun masih rentan dengan berbagai masalah. Kita minta masyarakat untuk ikut mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut,” pungkasnya.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed