oleh

Muhammadiyah Minta Pemerintah Jelaskan Pemberlakuan New Normal

Rakyatsumut.com, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melayangkan pernyataan resmi terkait pemberlakuan New Normal, Kamis (28/5/2020). Muhammadiyah, meminta pemerintah menjelaskan tentang pemberlakuan tersebut.

Dikutip dari pernyataan pers yang ditandatangani Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekum Abdul Mu’ti, Muhammadiyah menyinggung berbagai pernyataan new normal yang disebutkan menimbulkan tandatanya dan kebingungan di masyarakat.

“Di satu sisi pemerintah masih memberlakukan PSBB tapi pada sisi lain menyampaikan pemberlakukan relaksasi. Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” sebut pernyataan itu.

Muhammadiyah menyebut, penjelasan new normal yang diminta, agar masyarakat tidak membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mal dan tempat perbelanjaan dibuka, sementara mesjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

“Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah. Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak muda keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah covid-19,” kata pernyataan itu.

Disinggung, laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi covid-19 belum dapat diatasi. Tetepi pemerinta justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal.

“Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian muncul persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” urai pernyataan itu.

Karena itu, pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal dan penjelasan yang obyektif dan transparan terutama terkait dengan:

  1. Dasar kebijakan new normal dari aspek utama yakni kondisi penularan covid-19 di Indonesia saat ini;
  2. Maksud dan tujuan new normal;
  3. Konsekwensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik;
  4. Jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman dan atau zona hijau yang diberlakukan new normal;
  5. Persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah covid-19.

Menurut Muhammadiyah,pPemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggungjawab atas segal konsekwensi dari kebijakan new normal yang akan diterapkan di negeri tercinta.

“Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun semuanya perlu keseksamaan agar tidak bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia,” tutup pernyataan itu.

Editor: Rommi Pasaribu

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed