oleh

MENGINTIP PASAL RAWAN DI PERPPU 1 TAHUN 2020

Penulis: Joko Puryanto Mendrofa (Ketua Cabang GMNI Gusit-Nias)

 

Pada pasal berikutnya, kalimat ‘tameng’ dan ‘mengaret’ juga kembali muncul. Yakni, KSSK…. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Respon pemerintah menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19 dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya dengan menerbitkan berbagai kebijakan, regulasi hingga aturan-aturan teknis.

Di antara regulasi yang diterbitkan, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PERPPU ini ditetapkan tanggal 31 Maret 2020 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan dalam lembaran negara nomor 87 di tanggal yang sama oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Ada yang menarik pada pasal tersebut menurut kajian penulis, yakni pada Bab V Ketentuan Penutup, pasal 27. Pada aturan penjelasan PERPPU tersebut, agaknya pasal tersebut tidak diberikan penjelasan.

Berikut pasal tersebut:

1. Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dan bukan merupakan kerugian negara.

2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya,yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-udang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-udang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal tersebut menggambarkan pasal layak disebut ‘pasal karet’, karena rawan penyalahgunaan. Pertama, pada pasal1, penyebutan segala biaya yang digunakan KSSK dan lembaga terkait sebagai bukan kerugian negara, menegaskan kinerja KSSK yang seolah-olah ‘sudah pasti’ tidak akan menimbulkan kesalahan. Pasal ini, menurut hemat penulis bisa saja menjadi tameng untuk melakukan penyalahgunaan untuk menimbulkan ‘kerugian’ itu sendiri.

Pada pasal berikutnya, kalimat ‘tameng’ dan ‘mengaret’ juga kembali muncul. Yakni, KSSK…. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal ini tentu menarik dan debatable. Pasal tersebut menegaskan 2 hal. Pertama KSSK dan lembaga terkait yang tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana. KSSK dan lembaga atau perorangan di dalam internal KSSK dalam kalimat tersebut patut diasumsikan merupakan lembaga dan orang perorangan yang ‘kebal hukum’.

Perihal kedua, bahwa benar, terbuka peluang adanya penegakan hukum kepada KSSK, lembaga atau perorangan di dalam KSSK, namun sayangnya dengan kalimat bersayap dan tidak pasti, yakni penggunaan kalimat parameter ‘itikad’.

Lantas siapakah orang atau lembaga yang mengukur parameter tersebut, jika di satu kesempatan pengambilan kebijakan terjadi dugaan perdata dan pidana? bagaimana teknis pengukuran itikad itu? Dan bagaimana cara mengukur pelanggaran hukum atas dasar ‘itikad’?

Pasal ini tentu rancu dan ambigu dalam kacamata penegakan hukum. Bukankah, persoalan perdata dan pidana diawali dari laporan atas dugaan yang harus dibuktikan? Bukankah aparat penegak hukum menggunakan 2 bukti awal untuk menetapkan satu kasus sebagai sebuah dugaan pelanggaran atau menetapkan seseorang sebagai tersangka? bukankah, jika kemudian pasal tersebut menekankan soal itikad, maka dugaan itu sudah bisa dipastikan gugur dengan sendirinya?

Karena, toh, perdebatan dugaan pelanggaran hanya akan berada di ranah ‘perdebatan’ soal ‘niat atau tidak niat’. Lalu, dimana kemudian aspek penegakan hukum bisa memiliki peran dalam undang-undang tersebut untuk menyelamatkan uang negara yang berasal dari uang rakyat?

Hemat penulis, pasal tersebut tidak disemangati ruh tata kelola keuangan negara yang baik, transparan dan tidak mengedepankan aspek penegakan hukum sebagaimana candra dimuka-nya berjalannya tata negara Indonesia.

Tentu, kajian penulis membutuhkan pencerahan yang lebih luas dan mendalam. Meski, penulis berharap  pasal pada PERPPU tersebut dapat diubah agar lebih bersahabat terhadap aspek penegakan hukum dan agenda penyelamatan negara dan keuangan negara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed