oleh

Masa Tanggap Darurat Covid-19, Gubernur Sumut: Masih Dikaji

Rakyatsumut.com, Gubernur Sumatera Utara mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian kemungkinan dilakukannya perpanjangan masa Tanggap Darurat Covid-19.

Diketahui, masa tanggap darurat di daerah tersebut akan berakhir 29 Mei 2020. Begitu juga dengan masa belajar mandiri dari rumah untuk siswa setingkat SMA/SMK yang berakhir di tanggal yang sama akan dikaji perpanjangannya.

“Saat ini sedang dilakukan pengkajian, sehingga kita mengetahui apa yang akan kita lakukan, apakah melanjutkan atau tidak. Tapi salah satu alternatifnya, kita akan lanjutkan hingga 7 Juni 2020. Selama vaksin ini belum ditemukan, kita akan menghadapi persoalan terus dengan corona,” kata Gubernur Edy di Medan, Rabu (27/5/2020).

Perihal anjuran Pemerintah Pusat tentang program new normal, Gubernur mengatakan akan mengikutinya.

“Kita akan ikuti, tapi sebelumnya kita akan pelajari terlebih dahulu apakah itu akan cocok bila diterapkan di Sumut,” tambahnya.

BACA JUGA:

Sementara terkait mal, plaza dan pusat perbelanjaan sudah ada yang buka di Kota Medan, menurut Gubernur, seharusnya belum boleh buka.

“Nanti saya telepon (pemerintah) Kota Medan. Itukan wewenangnya Kota Medan,” ucap Gubernur.

Penerimaan Siswa Baru Dengan Sistem Online

Sebelumnya, pada rapat yang dipimpin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang dihadiri Wagub Musa Rajekshah, Sekdaprov R Sabrina dan para pimpinan OPD Pemprov Sumut, Plt Kepala Dinas Pendidikkan Sumut Arsyad Lubis mengatakan penerimaan siswa baru untuk tahun ini akan dilakukan dengan sistem online.

“Untuk jalur siswa prestasi sudah dibuka pendaftaran siswa untuk tahun ajaran baru semalam (Selasa, 26/5/2020). Hingga pagi ini sudah mendaftar 2.055 siswa di 13 kabupaten/kota se-Sumut. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Cukup daftar dari rumah secara online lewat aplikasi PPDB pada android,” ujarnya.

Arsyad juga menjelaskan bahwa pendaftaran siswa baru dilakukan melalui empat jalur. Jalur pertama berdasarkan zonasi dengan kuota 50% dari daya tampung sekolah.

“Kedua, jalur afirmasi (latar belakang kurang mampu) kuota paling sedikit 15 persen. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan atau anak guru setempat dengan kuota 5 persen. Dan yang keempat adalah jalur prestasi,” ujar Arsyad.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed