oleh

Di Tengah Pandemi, Wacana Sistem Politik ini Muncul: Kepala Daerah Dipilih DPRD

Rakyatsumut.com, Pandemi covid-19 yang masih terus berlangsung agaknya memunculkan banyak wacana-wacana. Termasuk soal kontestasi politik Pilkada di Indonesia.

Diketahui, Pilkada di berbagai daerah di Indonesia akhirnya terpaksa diundur dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada serentak Desember 2020.

Wacana teranyar yang muncul, yakni agar pada Pilkada 2020 pemilihan kepala daerah dikembalikan saja ke DPRD. Wacana ini sebagaimana siaran pers tertulis Masty Pencawan diterima Rakyatsumut.com, Sabtu (16/5/2020).

Diketahui, Masty merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan.

“Untuk menjaga stabilitas politik negara dan efisiensi anggaran serta memperhatikan energi Pemerintah yang juga sudah terkuras dalam penanganan Covid-19, maka Presiden Joko Widodo akan lebih baik memersiapkan opsi penerbitan Perppu agar pemilihan kepala daerah dilakukan dengan dipilih oleh anggota DPRD,” tulis Masty.

BACA JUGA:

Sebelumnya Masty menjelaskan, dirinya meyakini, kalaupun pilkada langsung dilaksanakan pada Desember 2020, maka pelaksanaan kampanye atau penyampaian visi-misi calon kepala daerah kepada masyarakat tidak akan efektif di tengah bayang-bayang pandemi Covid-19.

Menurut dia, para pemilih juga banyak yang akan sangat sulit datang ke TPS untuk melaksanakan pemilihan sebab faktor ekonomi yang semakin sulit serta dibayangi ketakutan akan Covid-19.

“Belum lagi informasi yang kurang efektif tentang siapa kepala daerah yang akan dipilih karena tidak maksimalnya kampanye,” tutur Masty.

Dia berpandangan, bila pilkada langsung dilaksanakan pada Desember 2020 atau bulan berikutnya di tahun 2021, anggaran KPU dan anggaran pilkada juga telah terkuras karena telah dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Ini berarti Pemerintah harus menambah dana untuk pelaksanaan pilkada langsung. Di sisi lain, kalau terus terjadi pemunduran waktu pelaksanaan pilkada langsung, maka kepala daerah di Indonesia yang sudah habis masa jabatannya akan digantikan oleh Plt. atau pejabat yang tidak definitif di masing-masing daerah sehingga roda pemerintahan menjadi kurang efektif,” urainya.

BACA JUGA:

Dia juga meyakini, jika keputusan memberikan kewenangan kepada DPRD memilih kepala daerah akan membuahkan hasil yang baik. Antara lain mengurangi pengeluaran negara sehingga dapat dialihkan untuk membantu rakyat yang terkena dampak Covid-19. Kemudian meringkankan beban pekerjaan Pemerintah yang sudah cukup lelah dalam menghadapi Covid-19.

“Dengan terpilihnya kepala daerah yang definitif, fungsi pemerintahan dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, Pemerintah dan rakyat juga dapat kembali fokus bekerja untuk menghadapi tantangan akibat Covid-19, maupun dampak paska pandemi,” tutup Masty.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed