oleh

Ombudsman: Kinerja Gugus Tugas Sumut Kurang Baik

Rakyatsumut.com, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, menilai kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut kurang baik.

Abyadi menyebut hal itu terkait pengusiran tenaga kesehatan di RS GL Tobing yang sempat heboh. Diketahui Gugus Tugas telah memberi klarifikasi, namun pengusiran 80-an orang tenaga kesehatan (Nakes) RS GL Tobing, rumah sakit rujukan pasien Covid-19, dari hotel tempat penginapan mereka ditempatkan.

Menurut Abyadi, pengusiran itu menjadi indikasi kurang baiknya manajemen pengelolaan penanganan Covid-19 di Sumut.

Selain diusir, status para Nakes itu juga ternyata tidak jelas. Karena mereka sempat menerima informasi bahwa mereka telah diberhentikan. Selain soal insentif para Naker itu yang dikabarkan belum dibayarkan.

“Ini gambaran bahwa manajemen pengelolaan tim gugus (GTPP) yang dipimpin Gubernur Sumut ini kurang baik. Sistem koordinasinya tidak lancar. Semua unsur yang terlibat dalam tim gugus ini, sepertinya tidak memainkan peran maksimal sesuai tugas dan fungsinya. Padahal, tim ini memiliki alokasi anggaran yang besar,” kata Abyadi Siregar dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2020).

Abyadi mengaku pihaknya merasa miris dan prihatin dengan pengusiran para Nakes dari hotel tempat penginapan mereka. Dia juga menyayangkan terjadinya pengusiran para Nakes tersebut akibat ketidakprofesionalan GTPP Covid-19.

Padahal, kata Abyadi, para tenaga medis itu mempertaruhkan nyawa menjalankan tugasnya untuk percepatan penanganan penyebaran virus Covid-19 dari Sumut.

“Ini pertarungan hidup mati. Mereka mempertaruhkan nyawa membantu Sumut melawan Covid-19. Tapi sayang, perlakuan terhadap mereka tidak setimpal apa yang mereka pertaruhkan,” kata Abyadi.

Abyadi Siregar menjelaskan, sebetulnya tugas dan fungsi GTPP Covid-19 Sumut, sudah diatur dalam Keputusan Gubernur No 188.44/172/KPTS/2020 tentang GTTP Covid-19 di Provinsi Sumut.

“Kalau isi keputusan itu dilaksanakan dengan benar, dan semua pihak yang terlibat di tim gugus itu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, saya kira tidak akan terjadi pengusiran Nakes itu,” tegas Abyadi Siregar.

Kalau dilihat dari susunan anggota GTPP Covid-19 Sumut sesuai Keputusan Gubernur No 188.44 itu, sambung dia,  GTPP Covid-19 Sumut ini melibatkan semua unsur. Mulai dari jajaran Pemprov Sumut, unsur kepolisian, Kodam I/BB, Kejatisu, dan sebagainya.

Ada juga khusus yang menangani Bidang Relawan yang dikoordinir Kepala Kesbangpol dengan anggota dari unsur MUI, PGI dan MBI. Di bagian Kedelapan Keputusan Gubernur Sumut No 188.44 itu, juga diuraikan bahwa biaya yang timbul akibat keputusan gubernur tersebut dibebankan kepada APBN dan APBD serta sumber lainnya.

“Jadi, anggaran GTPP Covid-19 ini jelas,” kata Abyadi.

Dalam Keputusan Gubernur Sumut tertanggal 27 Maret 2020 ini, juga dijelaskan bahwa GTPP ini bertugas menetapkan dan melakukan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan dan mengerahkan sumberdaya untuk percepatan penanganan Covid-19. Gubernur Sumut sendiri, tugasnya memberi arahan dan pemantauan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Sumut.

“Jadi sangat jelas tugas GTPP ini. Nah mestinya, bila tugas tugas itu dilaksanakan dengan baik, tidak akan terjadi pengusiran para Nakes dari tempat penginapan mereka,” beber Abyadi.

Sejalan dengan itu, Abyadi Siregar meminta, agar ke depan GTPP Covid-19 ini melakukan perbaikan manajemen pengelolaan organisasi. Semua unsur yang terlibat diperankan. Nasib para Nakes ini harus dijelaskan, agar tak memicu kebimbangan.

“Jangan buat pikiran mereka terganggu dalam menjalankan tugas profesional mereka. Pahamilah bahwa tugas dan tanggungjawab mereka itu penuh risiko yang mempertaruhkan nyawa,” katanya.

Pengelolaan RS Rujukan dan JPS Harus Baik

Abyadi menuturkan, hal lain yang paling penting menjadi perhatian, bagaimana kualitas layanan pasien rumah rujukan di daerah-daerah.

“Ini juga harus menjadi perhatian serius untuk dikoordinasikan,” tukasnya.

Menurut Abyadi, hal paling penting lainnya, yakni menyangkut penanganan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinir Kepala Bappeda Sumut dengan anggota Kepala Dinas Sosial Sumut dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprovsu.

“Yang sering rawan adalah distribusi bantuan sosial. Karena itu, kami berharap Pemprov Sumut sudah punya data masyarakat miskin di Sumut. Baik warga miskin yang lama yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinas Sosial, maupun data warga miskin baru akibat terdampak tekanan covid-19. Ini harus jelas. Dengan demikian, alokasi penggunaan anggaran untuk orang miskin, bisa dilihat dengan transparan,” urai Abyadi.

Editor: Ariandi

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed