oleh

Data Penerima Bansos Sumut Simpang-siur, KNPI Ingatkan Potensi Penyelewengan

Rakyatsumut.com, Data masyarakat penerima bantuan sosial akibat terdampak Covid-19 di Sumatera Utara simpangsiur dan tidak konsisten. Akibatnya, penyaluran bantuan dinilai akan berpotensi terjadinya penyelewengan.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Derah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Samsir Pohan.

Menurutnya, selain kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang lamban dibanding provinsi lain, informasi yang disampaikan oleh Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait data calon penerima bantuan sosial juga carut marut.

“Ini menggambarkan ketidaksigapan pemerintah provinsi, khususnya Dinas Sosial Sumut. Ini juga koreksi buat Humas Pemprov Sumut. Di masa pandemi, kerja-kerja yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat harusnya ditangani lebih sigap, cepat dan tepat sasaran,” kata Samsir, Sabtu (2/5/2020).

Wakil Ketua Partai Golkar Sumatera Utara tu menjelaskan, carut marut data tersebut dapat dilihat dari sumber informasi Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di web resmi Humas Pemrov Sumut pada 27 April 2020 berjudul https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/pemprov-sumut-salurkan-blt-mulai-awal-mei-begini-teknis-penyalurannya.

Dan informasi yang kembali dimuat pada website yang sama satu hari setelahnya yakni pada 28 April 2020 dengan judul : https://humas.sumutprov.go.id/1-321-426-warga-sumut-bakal-dapat-bantuan/

Dalam website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada 28 April disebutkan jumlah masyarakat Sumatera Utara sebagai penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) berjumlah 1.321.426. Dengan rincian 662.661 KK dari program PKH, 662.762 KK dari Bantuan Sosial Tunai dana ini dikucurkan dari APBN.

“Data jumlah yang disebutkan dalam website resmi itu salah. Jika 662.661 ditambah 662.762, maka jumlahnya 1.325.423 bukan 1.321.426,” urai Samsir.

BACA JUGA:

Kemudian pada  infomasi yang sama di web resmi itu disebutkan Pemerintah Sumut mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar untuk  96.644 KK, yang jika dibagikan maka jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah Bantuan Langsung Tunai yang diberikan Pemerintah Pusat dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Jika kita hitung, Rp300 Miliar dibagi 96.644 KK maka hasilnya sekitar Rp3 juta. Ini yang akan dibagikan? Mungkin maksudnya disesuaikan dengan BLT, 3 termin untuk bantuan April, Mei dan Juni,” ujarnya.

Selanjutnya Samsir membandingkan dengan data yang disampaikan Humas Pemprov Sumut pada yang diunggah pada 27 April 2020 pada situs yang sama.

Disebutkan, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut, Ismail Sinaga menyampaikan, GTPP Covid-19 Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk JPS di tahap pertama setelah sebelumnya hanya sekitar Rp100 miliar. Selanjutnya dana sebesar Rp270 miliar dialokasikan untuk BLT dengan perhitungan awal ada 150.000 KK di Sumut yang tidak ter-cover bantuan dari pusat.

“Data sebelumnya menyebut ada 150.000 KK yang tidak ter-cover bantuan dari pusat melalui APBN. Namun pada keesokan harinya, pada tanggal 28 diterangkan bahwa penerima bantuan bersumber APBD provinsi berjumlah 96.644 KK. Mana yang benar?” tanya Samsir Pohan.

Dirinya  juga menyoal tentang keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari APBN dengan jumlah Rp600 ribu setiap Kepala Keluarga. Meskipun begitu, hal tersebut dapat ditolerir, sebab per April 2020 penerima manfaat PKH sudah menerima bantuan reguler. Lantas bagaimana nasip masyarakat yang bukan penerima PKH.

Dikatakan Samsir, pemerintah daerah semestinya mencari alternatif lain sehingga bantuan cepat tersalurkan dan menjangkau masyarakat. Menurut, penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga pendamping PKH dengan memberikan intensif yang memadai untuk pekerjaan mengimput data non-DTKS.

“Nah, masyarakat yang bukan penerima program PKH itu seharusnya cepat dibantu pemerintah daerah, jangan lambat. Pemerintah bisa memanfaatkan tenaga PKH, Karena pendamping PKH itu langsung berhadapan dengan penerima bantuan sosial dan setiap saat menerima info keberadaan masyarakat miskin. Jangan dana operasional penanganan Covid-19 hanya digunakan untuk rapat-rapat yang faktanya membuahkan kebijakan yang lamban,” ucapnya.

Di sisi lain, bantuan untuk April disalurkan di bulan Mei ini akan menjadi persoalan. Dirinya berharap  transparansi mampu meminimalisir kecurangan-kecurangan.

“Mudah-mudahan awal Mei benar-benar sudah tersalurkan dengan baik. Provinsi-provinsi lain sudah mulai sejak lama, kita masih berkutat pada data. Kita ketinggalan, rakyat bisa bandingkan kinerja Sumut dengan dengan daerah lain. Yang lain kenapa bisa cepat. Kalau simpangsiur maka akan berpotensi curang dan penyelewengan,” pungkasnya.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed