oleh

FITRA Ingatkan Wali Kota Akhyar Terkait Beragam Kebijakan Penanganan Covid-19

Rakyatsumut.com, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut mengingatkan Wali Kota Medan Akhyar Nasution terkait beragam kebijakannya dalam penanganan covid-19.

Demikian disebutkan dalam siaran pers FITRA diterima redaksi Rakyatsumut.com, Sabtu (1/4/2020) malam. FITRA Sumut menyebut mengapresiapi langkah Wali Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan No. 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Medan.

“Meskipun sebenarnya cukup lambat dilakukan, mengingat Kota Medan sudah sejak lama menjadi Zona Merah penyebaran, namun inipun kita maklumi mengingat proses keputusan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pusat,” kata Fitra melalui Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, Siska Elisabet Barimbing.

BACA JUGA:

Siska menjelaskan, dalam Perwal tersebut diatur tentang pengkarantinaan  rumah, pengkarantinaan wilayah, pengkarantinaan rumah sakit, serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Secara khusus, Siska menyinggung Pasal 15, yang menyebut bahwa setiap orang diwajibkan untuk mengurangi/membatasi aktivitas luar rumah bagi yang tidak berkepentingan; melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); menggunakan masker di luar rumah dan tempat umum; mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; serta tidak berkerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain (physical distancing).

“Adanya kebijakan ini tentunya menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. Diantaranya penyediaan alat dan bahan pengujian covid-19, atau Rapid Test, fasilitas karantina, perbekalan karantina, APD, obat-obatan sampai kepada biaya kebutuhan dasar orang yang dikarantina rumah dan karantina rumah sakit,” sebut Siska.

Dikarenakan kebijakan tersebut juga mengatur tentang PSBB, sambung Siska, maka Pemko Medan juga harus mengalokasikan anggaran untuk masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi akibat kebijakan yang dilakukan.

BACA JUGA:

“Jadi tidak cukup hanya membiayai untuk Karantina Rumah dan Rumah Sakit saja. Saat ini Kota Medan masih menganggarkan sebesar Rp.110 Miliar untuk penangangan covid-19. Dengan adanya kebijakan baru ini, Pemko Medan masih dapat menambah alokasi anggarannya dalam penanganan covid-19. Sebab kebijakan yang dibuat Plt.Walikota ini bukan main-main, karena ada konsekuensi didalamnya,” ucapnya.

“Alokasi anggaran juga harus tepat dan mendukung semua konsekuensi tersebut. Jangan pula pimpinan ‘sor’ sendiri mau ini – itu, sementara OPD tidak dilibatkan. Lalu terkait refocusing anggaran yang dilakukan, tidak ada payung hukum yang dibuat oleh Walikota. Jadi bagaimana cerita mau ada alokasi anggaran tambahan untuk penanganan Covid-19 di Medan,” tambah Siska menegaskan.

Guna menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, Siska pun menyarankan agar Plt. Wali Kota Medan untuk bersikap transparan dan realistis dalam mengelola anggaran tersebut. Contohnya, soal berapa jumlah masker untuk masyarakat yang sudah didistribusikan dan berapa banyak penerima bantuannya.

BACA JUGA:

Kemudian juga, berapa jumlah fasilitas cuci tangan pakai sabun yang telah disediakan, rumah sakit mana saja yang menjadi tempat karantina dan bagaimana ketersediaan perbekalan karantina seperti obat-obatan dan APD, kalau boleh saran libatkan lembaga swadaya masyarakat, kelompok keagamaan, ormas dan kelempok kepemudaan yang selama ini aktif mendampingi masyarakat untuk distribusi masker sekaligus pendataan misalnya.

“Informasi-informasi seperti ini juga harus diupdate secara teratur oleh Pemko Medan maupun Tim Gugus Tugas agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan mengantisipasi penyebaran covid-19,” ini dapat diatasi bersama-sama dan saling berkoordinasi dengan semua pihak jelasnya.

Selain itu, tambah Siska lagi, Pemko Medan juga harus menyediakan sarana pengaduan penangangan covid-19 di Kota Medan. Dimana sarana pengaduan ini harus mudah diakses, dapat ditelusuri atau dipantau, terbuka serta cepat.

“Selama ini Call Centre Gugus Tugas banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang mengadu dan ingin berkonsultasi terkait covid-19. Sebab masyarakat seperti di ‘bola-bola’ oleh petugas call center, sementara jawaban yang diberikan tidak menjawab permasalahan yang disampaikan oleh si penelepon atau masyarakat. Mungkin perbaikan yang harus dilakukan dalam hal ini, Pemko Medan harus mengevaluasi kinerja gugus tugas covid-19 atau masyarakat dapat memaksimalkan pengaduannya melalui kanal pengaduan Medan Rumah Kita ataupun SP4N LAPOR! untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah,” urai Siska.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed