oleh

Peringati May Day, Buruh Tolak Omnibus Law Terapkan Physical Distancing

Rakyatsumut.com, Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day tetap diperingati oleh elemen buruh di Sumatera Utara meski ditengah pandemi Corona. Di Medan, belasan buruh menggelar aksi didepan kantor DPRD Sumatera Utara dengan menerapkan Physical Distancing.

Meski tidak seperti May Day tahun-tahun sebelumnya, masa buruh yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) itu, menggelar aksi dengan membentangkan spanduk dan berdiri berjarak guna mengantisipasi penularan Covid-19.

Dalam tuntutannya, para buruh menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak terhadap kaum buruh, salah satunya yakni Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami tetap konsisten menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Salah satunya adalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” kata koordinator aksi, Martin Luis saat menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (1/5/2020).

BACA JUGA:

Martin menilai, RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law hanya mementingkan investasi dan mengabaikan hak normatif buruh. Belum lagi dalam situasi ditengah pandemi ini, buruh banyak yang terancam pemutusan hubungan kerja dan hal tersebut tidak menjadi jawaban terhadap perekonomian Indonesia.

Namun, lanjutnya, pembahasan RUU tersebut masih terus di kebut oleh dewan. Dia menduga hal tersebut sebagai dalih untuk melanggengkan investor masuk secara besar-besaran menghadapi resesi Global akibat pandemi Covid-19.

“Selain itu sistem pengupahan yang diterapkan melalui sistem Omnibus Law hanya menetapkan upah minimum provinsi dan menghapus UMK,” ucapnya.

Hal lain yang disorot oleh puluhan buruh tersebut terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkannya jutaan pekerja selama pandemi Corona. Menurut Martin Virus Corona tidak dibenarkan menjadi dalih pengusaha untuk memutus hubungan kerja. Berdasarkan data ada 2,8 juta buruh yang telah di PHK.

“Itu jelas kita tolak, sebab pemutusan hubungan kerj adalah kejahatan kemanusiaan karena menghilangkan penghidupan orang banyak. Bagi yang dirumahkan, pengusaha harus membayar hak-hak pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed