oleh

Lewat Petisi, Alumnus Sekolah ICW Tuntut Presiden Batalkan UU Pemasyarakatan

Rakyatsumut.com, Dengan menggunakan petisi online change.org, yang disebar melalui jejaring email, Korneles Materay, alumni sekolah anti korupsi ICW tahun 2017 melayangkan tuntutannya kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Pemasyarakatan.

Lewat undangan tandatangan petisi yang diterima redaksi Rakyatsumut.com, Rabu (29/4/2020), Korneles menerangkan RUU tersebut dalam waktu dekat akan disahkan oleh DPR RI.

“Tahu nggak isi RUU Pemasyarakatan yang bentar lagi akan disahkan DPR? Kalau aturan ini disahkan, koruptor yang lagi dipenjara akan mudah dapat pengurangan hukuman!” tulis Korneles di petisi itu.

“Kenapa DPR susah payah pengen meringankan hukuman koruptor di tengah wabah Corona ini? Rakyat lagi kesusahan karena terancam hidup dan penghidupannya, wakil rakyatnya malah sibuk memperjuangkan nasib koruptor,” tulisnya lagi.

Korneles menyebut, sebelumnya syarat napi korupsi untuk dapat pengurangan hukuman itu sangat ketat, berkat adanya PP No. 99 Tahun 2012. Mulai dari membayar lunas uang pengganti dan denda, menjalani 2/3 masa hukuman, berstatus sebagai justice collaborator, dan dapat rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Tapi di RUU Pemasyarakatan ini, PP No. 99 Tahun 2012 bakal dihapus dan dikembalikan ke PP Nomor 32 Tahun 1999 yang syarat pengurangan hukuman untuk napi korupsinya sangat longgar,” kata dia.

BACA JUGA:

Menurut Korneles, DPR saat ini memilih jalan mundur. “Kenapa harus kembali ke aturan tahun 1999? Sementara in sudah 2020. Jika berniat memperbaiki regulasi, harusnya DPR dan pemerintah merancang regulasi yang baru, bukan malah mundur ke tahun 1999,” imbuhnya.

Karena itu, Korneles menegaskan dirinya menuntut agar Presiden Jokowi dan DPR membatalkan pengesahan RUU Pemasyarakatan. Ia menyebut, jangan sampai RUU Pemasyarakatan tetap dibahas dan narapidana korupsi akan semakin mudah melenggang keluar dari penjara.

“Kita tidak bisa diam saja karena kita sudah menjadi korban. Mari kita cegah jangan sampai aturan yang koruptif berlaku. Dukung dan sebar petisi ini ya teman-teman. Mari kita buktikan kalau suara rakyat lebih berkuasa daripada kepentingan wakil rakyatnya,” ajak Korneles.

Penelusuran, saat petisi itu dikutip Rakyatsumut.com, sebanyak 2.000 orang sudah membubuhkan tandatangannya, dan penandatangan terus bertambah.

Para penandatangan juga menyebut alasan-asalannya memberi dukungan atas petisi tersebut. berikut sejumlah komentar yang dikutip Rakyatsumut.com:

Henry Sinaga: “Tegakkan hukum yang berkeadilan.”

Tino-tino: “Kembalikan harga diri hukum Indonesia. Membela yang benar dan menghukum dengan hukum adil.”

Muchammad Suliman: “Yang rasional lah ya.. tolong anggita dwan iyang terhormat… jangan lupa, mandat dari rakyat.. jangan lupa anggota dewan berjuang untuk rakyat.”

Pariandarta: “Jangan memperingan hukuman untuk para koruptor. Perberat hukuman agar memberi efek jera. Biar merasakan penjara selama-lamanya setimpal dengan perbuatannya merugikan orang banyak.

Yopy Utomo: “Ternyata ada penumpang gelap disaat resahnya wabah Covid-19 ini. Dan salah satunya penangan Dana Bantuan Penanganan Bencana yang rentan dengan sunatan.”

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed