oleh

DTKS: Ada 1,3 Juta Masyarakat Sumut Menjadi Penerima Bantuan

Rakyatsumut.com, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai langkah mengantisipasi dampak wabah pandemi Covid-19. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada sebanyak 1.321.426 akan memperoleh bantuan.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTTP Covid-19 Sumut, Agus Tripriyono. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapat bantuan, karena anggaran telah dipersiapkan.

“Yang sedang kita tunggu saat ini adalah data dari kabupaten/kota. Jadi data dari kabupaten/kota tolong dipercepat, sehingga JPS bisa kita salurkan,” kata Agus Tripriyono pada Rapat Koordinasi Teknis Sosialisasi dan Publikasi Penanganan Penyebaran Covid-19 Provinsi Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Selasa (28/4/2020).

BACA JUGA:

Dijelaskannya, dari data 1,3 juta lebih penerima bantuan di Sumatera Utara itu sebanyak 662.661 KK dari program PKH, 662.762 KK dari Bantuan Sosial Tunai (dana ini dikucurkan dari APBN), dan 96.644 KK dari APBD Sumut atau kira-kira senilai Rp300 miliar.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina mengatakan, Pemerintah Sumatera Utara akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat terdampak Covid-19 direncanakan dimulai awal Mei 2020.

“Bantuan akan disalurkan secara berturut-turut selama tiga bulan yakni bulan April, Mei dan Juni. Penyaluran pertama akan dilakukan pada awal Mei,” ujar Sabrina.

Agus Tripriono menambahkan, penerima bantuan dari Jaring Pengaman Sosial tersebut merupakan masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Non-DTKS.

“Mereka yang mendapatkan JPS yakni masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari program PKH, Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemenkes, tapi masuk DTKS,” kata Agus.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed