oleh

Terima Opini WTP Kali ke-6, Nikson: Pemeriksaan Internal Akan Semakin Ketat

Rakyatsumut.com, Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan Opini WTP oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan dilakukan melalui saluran video conference di Balai Data Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Senin (27/4/2020).

Saat menerima WTP itu, Bupati Nikson didampingi Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Inspektur Manoras Taraja, Kepala BPKPAD James Simanjuntak.

Eydu mengapresiasi capaian Opini WTP selama 6 kali berturut-turut tersebut. Dikatakan, WTP itu diperoleh setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan selama 60 hari terharap LKPD Taput 2019, yang sebelumnya diserahkan 26 Februari 2020 ke BPK.

“Kami yakin dan berharap akan bisa diwujudkan dalam pelayanan masyarakat untuk lebih sejahtera. Kami apresiasi atas kinerja dan komitmen yang keras dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Terimakasih kepada Bupati dan dukungan Ketua DPRD sehingga pemeriksaan oleh BPK berjalan dengan baik,” kata Eydu.

BACA JUGA:

Sementara itu Bupati Nikson mengapresiasi opini WTP hasil audit atas laporan keuangan Pemkab Taput Tahun Anggaran 2019 tersebut. Bupati mengaku, pihaknya tidak sempurna dan masih memiliki kelemahan dalam menyajikan LKPD itu.

“Tetapi telah kami lakukan pengendalian intern dan pencegahan penyimpangan semaksimal mungkin sebagai langkah antisipatif untuk mencegah kebocoran uang negara,” imbuh Nikson.

Dia juga mengapresiasi jajarannya mulai dari Sekda, BPKPAD, Inspektur dan seluruh OPD, atas raihan WTP tersebut.

“Ke depannya perlu semakin memperbaiki kinerja, harus mampu meningkatkan kinerja. Kita akan melaksanakan pemeriksaan internal yang semakin ketat oleh Inspektorat,” tegas Nikson.

Ketua DPRD Taput, Poltak Pakpahan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perolehan tersebut. Dia menyebut penilaian tersebut tentu dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan dan akuntabilitas.

“DPRD Taput akan terus ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan terutama dalam pengelolaan anggaran daerah sehingga akan tercipta hasil yang maksimal,” kata Poltak.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed