oleh

Penyampaian SPT Diundur Karena Terdampak Covid-19, Berikut Penjelasannya

Rakyatsumut.com, Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan menerbitkan beberapa kebijakan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, di antaranya adalah kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), baik wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha.

Pengunduran waktu penyampaian SPT Wajib Pajak (WP) dari tanggal 31 Maret 2020 hingga 30 April 2020 tersebut disampaikan Dirjen Pajak Kemenkeu RI, Suryo Utomo dalam konfrensi pers di Jakarta, Senin (27/4/2020).

“Jadi untuk orang atau pribadi, kami masih tunggu sampai dengan tanggal 30 April 2020. Sedangkan untuk wajib pajak Badan (usaha-red), batas waktu penyampaian adalah tanggal 30 April 2020 dan tidak diperpanjang,” kata Suryo.

Suryo menjelaskan, kemudahan kepada WP baik orang atau pribadi atau badan usaha untuk menyampaikan SPT pada tanggal 30 April mendatang, cukup memberikan kelengkapan sederhana, tergantung jenis usaha dan kegiatan wajib pajak.

“Tapi untuk tanggal 30 April ini diberikan kesempatan hanya tanskrip elemen laporan keuangan untuk wajib pajak badan disertakan dengan SPT atau laporan keuangan sederhana yang berupa neraca sederhana untuk wajib pajak orang dan pribadi yang perlu disertakan pada waktu menyerahkan SPT paling lama tanggal 30 April 2020,” ujarnya.

BACA JUGA:

Dikatakannya lagi, dokumen yang wajib dilampirkan masih dapat dilampirkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Hal itu dimaksud supaya dalam 2 bulan ke depan, para wajib pajak dapat mengumpulkan data yang harus dilampirkan.

“Contoh kata mempersiapkan dokumen SPT menjadi terkendala akibat wabah Covid-19, oleh karena itu Perdirjen nomor 6 ini kami memberikan relaksasi bahwa SPT tetap disampaikan tanggal 30 April, namun demikian untuk kelengkapannya masih dapat disampaikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020,” katanya.

Kemudian terkait untuk support atau dukungan perpajakan untuk industri atau dunia usaha, Dirjen Pajak Kemenkeu RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 23 tahun 2020 tentang pemberian relaksasi untuk sektor kegiatan usaha pengelolaan.

Sebanyak 19 sektor sektor pengolahan diberikan insentif berupa PPh pasal 21 yakni karyawannya ditanggung pemerintah, kemudian PPh pasal 22 impornya dibebaskan, setoran bulanan angsuran PPh pasal 25 diberikan diskon 30% serta restitusi dipercepat dengan hasil dinaikkan dari 1 miliar rupiah ke 5 miliar rupiah.

Dalam kesempatan itu, Suryo mengatakan bahwa pihaknya masih terus mengerjakan finalisasi untuk perluasan sektor-sektor yang akan diberikan insentif serupa dengan insentif paket kedua yang ada di PMK nomor 23 tahun 2020 kemarin.

“Kemudian di sisi yang lain dapat kami sampaikan bahwa mulai tahun 2020 ini berdasarkan Perpu 1 tahun 2020 tarif pajak penghasilan badan dikurangi  dari 25 persen tahun sekarang ini menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020/2021. Kemudian tarif pajak ditahun selanjutnya di tahun 2021/2022 tarif pajak akan berkurang atau turun menjadi 20 persen,” kata Suryo merinci.

Suryo berharap agar seluruh Wajib Pajak (WP) baik orang atau pribadi maupun badan segera membayar pajak karena sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, serta agar penurunan tarif pajak 25% ke 22% dapat terealisasi mulai tahun pajak 2020/ 2021.

“Bapak dan ibu sekalian setoran untuk pajak tahunan ini sangat diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19, karena biaya penanganan Covid-19 sangat besar dari APBN 2020, dan karena dengan menyampaikan SPT PPh badan itu bapak dan ibu sekalian dapat memanfaatkan potongan atau penurunan tarif dari 25 ke 22 mulai tahun pajak tahun 2020 mulai masa pajak April yaitu dengan mengaplikasikannya pada setoran masa mulai April tahun 2020,” pungkasnya.

Editor: Damai Mendrofa 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed