oleh

Kebijakan Pembebasan Pajak Barang dan Jasa Selama Penanganan Covid-19

Rakyatsumut.com, Dirjen Pajak Kemenkeu RI, Suryo Utomo memaparkan kebijakan perpajakan tentang pembebasan pajak barang dan jasa penanganan dan pencegahan Covid-19 melalui konferensi pers di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Laporan kebijakan tersebut merupakan support atau dukungan perpajakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Hal tersebut yang sering disebut sebagai relaksasi yang dapat diberikan oleh perpajakan pada waktu kondisi Covid-19 tahun 2020 ini,” kata Suryo.

Dijelaskan, terkait support pajak dalam rangka penaganan Covid-19, ada dua Peraturan Menteri keuangan (PMK) yang sudah diterbitkan di tahun 2020, yaitu PMK nomor 28 tahun 2020 dan PMK nomor 34 tahun 2020.

Terkait dengan PMK nomor 28 tahun 2020 ini, lanjut Suryo, memberikan pembebasan atas pemberian fasilitas terhadap barang-barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penaganan pandemi Covid-19, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan atau bahkan oleh pihak lain yang bukan rumah sakit atau BNPB tapi ditunjuk untuk melakukan penanganan Covid ini.

Beberapa jenis barang yang diberikan fasilitas kepabeanan/ cukai adalah obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, alat pendeteksi, Alat Pelindung Diri (APD), alat-alat untuk keperluan pasien dan peralatan lainnya yang diperlukan oleh BNPB atau instansi pemerintahan lain.

Sedangkan jenis jasa yang diberikan fasilitas kepabeanan/ cukai adalah jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknisi, jasa manajemen, jasa persewaan, dan jasa keperluan lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, dengan PMK nomor 28 ini diberikan fasilitas bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang tidak dipungut, atau atas PPN yang terutang ditanggung pemerintah,” papar Suryo.

Dikatakannya lagi, dengan adanya PMK ini, maka beberapa jenis pajak tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) seperti jenis jasa atas penjualannya atau pembayarannya yang wajib dipotong PPh pasal 21 apabila penyerahan jasa itu dilakukan oleh orang/pribadi sedangkan apabila penyerahan jasa dilakukan oleh badan wajib dipotong pasal 22.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 34 tahun 2020 terkait barang-barang yang diimpor atau pengeluaran barang asal impor untuk keperluan penanganan Covid-19 diberikan fasilitas kepabeanan, maksudnya bea dibebaskan.

“Apabila biaya masuk dibebaskan, pajak yang terutang. Jadi pada waktu setiap kegiatan impor itu ada pajak dalam rangka impor yang terutang. Di antaranya adalah PPN dan PPh pasal 22 impor yang wajib dibayar pada setiap kali importasi. Dan PMK ini diberikan pembebasan bea masuk,” tutup Suryo.

Editor: Ariandi

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed