oleh

Kabar Baik, Bantuan Langsung Tunai di Sumut Disalurkan Awal Mei

Rakyatsumut.com, Pemerintah Sumatera Utara akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang direncanakan dimulai awal Mei 2020.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut Jalan Sudirman Medan, Senin (27/4/2020).

“Bantuan akan disalurkan secara berturut-turut selama tiga bulan yakni bulan April, Mei dan Juni. Penyaluran pertama akan dilakukan pada awal Mei,” ujar Sabrina.

Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTPP Covid-19 Sumut Agus Tripriono menambahkan, penerima bantuan dari Jaring Pengaman Sosial tersebut merupakan masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Hal tersebut sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Non-DTKS.

“Mereka yang mendapatkan JPS yakni masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari program PKH, Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemenkes, tapi masuk DTKS,” kata Agus.

Dikatakannya, pihaknya saat ini sedang menunggu data tersebut dari kabupaten/kota yang akan disalurkan pada awal Mei. Sehingga apabila data valid, maka tidak terjadi tumpang tindih bantuan kepada satu Kepala Keluarga.

Sedangkan untuk besaran BLT yang akan diberikan, lanjutnya, sama dengan besaran BLT yang diberikan oleh Kementerian Sosial yakni sebesar Rp600 ribu/Kepala Keluarga. Untuk proses penyaluran, kata Agus, menggunakan jasa PT POS.

“Data yang diberikan kabupaten/kota harus valid, by name by address. Jadi, tidak ada kesalahan dalam pembagiannya. Tujuannya agar bantuan sampai kepada yang bersangkutan. Kemudian nanti PT POS bisa mengirimkan bantuan ini menggunakan wesel atau boleh juga diambil sendiri oleh penerimanya ke kantor POS,” tambah Agus.

Agus mengatakan, bila ada masyarakat yang masuk DTKS, tetapi belum juga ter-cover bantuan dari pusat dan Pemprov maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota menggunakan APBD-nya untuk memberikan bantuan.

“Mungkin masih ada yang belum kita cover, maka kami harap pemkab/pemko menggunakan anggarannya untuk bentuan. Bila masih ada juga yang belum ter-cover, Kementerian Desa mengatakan desa bisa menggunakan dana desa, tetapi tentu semua itu sesuai dengan peraturan yang sudah di buat,” ungkapnya.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed