oleh

Bupati Bakhtiar: Kami Saja Susah Berkordinasi dengan PKH

Rakyatsumut.com, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menyinggung kinerja para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di daerahnya yang sulit diajak berkordinasi.

Hal tersebut diungkap Bupati Baktiar kepada awak media usai mengunjungi AKPER Tapteng, lokasi isolasi kepada para pemudik, Minggu (26/4/2020).

“PKH problem yang bukan cuma di Tapteng, PKH itu ada pendamping sendiri, kalau ada mengarahkan bahwa seolah kepala desa bermain, itu bohong, PKH itu tidak urusan kepala desa, kami saja (Pemkab-red) susah berkordinasi dengan PKH itu, ini ada Kadis Sosial, data itu ya pendamping PKH yang urusannya ke kementrian, gajinya pun dari Kementrian,” beber Bupati.

BACA JUGA:

Terkait kinerja para pendamping PKH, Bupati meminta pihak kepolisian agar melakukan pengecekan. Terutama soal data-data para penerima program tersebut.

“Saya akan minta kapolres memperiksa PKH ini kalau ada orang kaya yang dapat, kalau itu ada terjadi (masyarakat silahkan) laporkan ke kami. Kadis sosial tempelkan itu nama yang dapat PKH, keluarga harapan,” ucapnya.

Bupati mengatakan, agaknya saat ini ada penggiringan opini, program PKH merupakan urusan kepala desa dan Bupati. Dia lantas membantah penggiringan opini tersebut.

“Ada sekarang yang menggiring opini di media sosial, akun palsu, masyarakat terbawa, jadi kepala desa dan bupati yang bersalah. Apa urusannya?” tukasnya.

Dia pun berpesan agar para pendamping PKH dapat bekerja dengan jujur. Dia juga meminta agar pendamping dapat berkordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah.

“Pendamping tidak kordinasi dengan kepala desa, sama lurah, tapi masyarakat menyalahkan kepala desa dan lurah. Polisi harus cek itu pendampingnya, bermain dia tidak. Jadi jangan ada penyesatan informasi. Saya akan undang pendamping itu agar mendata sebenarnya,” pungkas Bupati.

Editor: Rommi Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed