oleh

Anggota FPKS sebut Perpres Kemudahan Impor Jadikan Mafia Impor Makin Merajalela

Rakyatsumut.com, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak menilai, penerbitan Perpres kemudahan impor bakal membuat para mafia impor merajalela.

Amin menjelaskan, saat ini, hanya 10% saja bahan baku Alkes dan farmasi yang dipenuhi industri dalam negeri.

“Dengan nilai impornya yang sangat fantastis, sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp.15 Triliun (Data BPS, 2019),” kata Amin dalam rilis persnya, Minggu (26/4/2020).

“Alat elektronik untuk medis di peringkat pertama dengan nilai US$ 358,8 juta. Lalu perangkat elektronik medik dan radiologi sebesar US$ 268 juta. Alat X-Ray US$ 87,2 juta. Alat bedah, cetakan plastik dan perangkat hiegenis sebesar US$ 53,5 juta, dan lain sebagainya,” sambungnya.

“Dalam perpres tersebut, persyaratan teknis untuk izin impor dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu (kebutuhan mendesak, terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi). Ini tertera dalam pasal 5 ayat 3”, tegasnya.

BACA JUGA:

Persoalannya, kata Amin, penetapan keadaan tertentu, dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri. Bisa Dirjen, atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi (pasal 4 ayat 2).

“Artinya, Presiden bisa cuci tangan saat impor besar-besaran terjadi (dan ini boleh dilakukan tanpa izin persyaratan teknis) sehingga bisa sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri,” tuturnya.

Menurut Amin, “Keadaan tertentu” (pasal 5 ayat 3) yang membolehkan impor tanpa persyaratan teknis juga tidak detail. Misalnya saat harga melebihi tingkat kewajaran. Tidak dijelaskan patokan angka atau presentasenya.

“Atau disebutkan terganggunya distribusi dan kurangnya pasokan yang membuka peluang pelaku usaha oligopoli yang berfungsi sebagai price maker, dapat menahan supply dan mengontrol distribusi lalu bermitra dengan mafia impor. Pasal 5 ayat 3 ini jelas-jelas adalah pasal karet,” terangnya.

Pasal 4 dan 5 ini, ungkap Amin, juga menabrak ketentuan yang tertuang dalam UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana perizinan impor dilakukan oleh Menteri Perdagangan (pasal 49 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 UU 7/2014).

Di pasal 6 Perpres ini menyebutkan BUMN dapat ditugaskan melaksanakan impor produk/barang untuk pemenuhan kebutuhan, ditugaskan oleh Menteri BUMN.

“Ini juga berpotensi tumpang tindih kewenangan karena di UU Perdagangan (Pasal 45) menyebutkan bahwa “Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri. Dalam hal ini Menteri Perdagangan.” ungkap Amin.

Lebih parah lagi, kata Amin, Perpres ini juga dapat menegasikan UU diatasnya. “Dalam pasal 10 Perpres ini disebutkan, semua ketentuan peraturan UU mengenai pemberian persyaratan perizinan impor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres ini.” tuturnya.

Ini seakan-akan UU yang bertentangan dengan Perpres menjadi tidak berlaku, atau dengan kata lain, Perpres berkedudukan lebih tinggi dibanding UU.

“Barang impor bahkan diperlakukan sebagai “raja” di pasal 8 Perpres ini, disebutkan Barang impor dapat diberikan fasilitas pajak, kepabeanan dan cukai”, urainya.

Ini terjadi, tambah Amin, disaat produk-produk lokal khususnya UMKM terus dimarjinalkan tanpa dibuka akses pasar dan insentif yang memadai.

“Tanpa adanya fasilitas fiskal tersebut saja (seperti pasal 8 Perpres 58/2020), barang impor seringkali lebih murah dibanding produk lokal,” tukasnya.

Editor: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed