oleh

Warga Miskin di Paluta Didata, Berikut Kriterianya

Rakyatsumut.com,Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Andar Amin Harahap, surati Camat se-Kabupaten Paluta perihal pendataan masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19, Selasa (21/4/2020) kemarin.

Hal itu dilakukan Bupati berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, tanggal 2 April 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) di lingkungan pemerintah daerah sehingga berdampak memperlambat perekonomian khususnya bagi kalangan ekonomi bawah (masyarakat miskin).

Melalui surat tersebut Bupati meminta kepada seluruh Camat agar mengirimkan data keluarga miskin/rentan miskin yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang terdampak Covid-19.

BACA JUGA:

Pendataan dilakukan dengan pedoman Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Adapun kriteria kemiskinan yang dimaksud terdiri dari 14 kriteria, yakni :

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 per orang.

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/rumbia/kayu murahan.

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hati adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali satu minggu.

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua klai dalam sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskemas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 M2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dalam surat Bupati tersebut juga disampaikan agar penetapan data masyarakat miskin penerima bantuan sosial ekonomi yang terdampak  Covid-19 bersumber dari desa/kelurahan dan ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan yang melibatkan Kepala Desa, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun/Lingkungan dan unsur elemen masyarakat lainnya.

Editor: Rommy Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed