oleh

JAMSU: BLT dari Dana Desa Harus Tepat Sasaran 

Rakyatsumut.com, Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) meminta kepada seluruh desa di Sumatera Utara menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan dari Dana Desa (DD) tersalur tepat sasaran.

Manambus Pasaribu selaku Sekretaris Eksekutif BAKUMSU dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Untuk mengantisipasi kesenjangan ekonomi masyarakat ini, pada tanggal 14 April 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengizinkan dana desa digunakan sebagai bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan langsung kepada masyarakat.

“Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sebagaimana dituliskan dalam Permendes tersebut adalah, pertama bahwa dana desa bisa digunakan untuk bantuan dana desa atau BLT dana desa atau bantuan sosial tunai dana desa.

Meski begitu lanjut Manimbus, dalam aturan ini pun disebutkan masyarakat yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa ini adalah keluarga miskin di desa, yakni yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

“Jangan sampai ada warga masyarakat yang terdampak Covid-19, secara ekonomi tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah desa,” jelasnya.

Manimbus dalam keterangan tertulisnya mengaku, sejauh ini telah menemukan di beberapa Kabupaten, Bupati mengeluarkan surat terkait pendataan calon penerima BANSOS, dalam daftar tersebut bahwa yang menerima Bansos adalah tukang becak, tukang cuci, tukang kusuk, tukang ojek, pedagang kantin sekolah, buruh bangunan, karyawan yang di PHK, pedagang kaki lima, tukang pangkas, buruh tani, petani penggarab, pengasuh tempat penitipan anak.

“Sementara petani yang tidak masuk kategori buruh dan penggarap tidak dimasukkan dalam daftar penerima bantuan tersebut. Padahal kita tahu di berbagai daerah di Sumatera Utara mayoritas masyarakatnya adalah petani yang menopang ketahanan pangan keluarga, yang juga harusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Agar pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara dalam penanganan Covid-19 dapat menggunakan anggaran Dana Desa tepat sasaran, sebagaimana tertuang dalam Permendesa nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

“Agar pemerintah daerah mendistribusi bantuan Dana Desa secara jelas untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat, bukan dengan program pengadaan masker dan hal yang berkait, dan meminta agar petani yang memiliki lahan dalam skala kecil juga dimasukkan sebagai bagian dari penerima Bantuan Sosial (BANSOS),” pungkasnya.

Editor: Damai Mendrofa

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed