oleh

KontraS: Pemprovsu Masih Setengah Hati Tangani Covid-19

Rakyatsumut.com, KontraS Sumatera Utara menyampaikan berbagai kritik terhadap Pemerintah Sumatera Utara dalam penanganan Pandemi Corona Virus atau Covid-19 di Sumatera Utara yang dinilai masih banyak kegagalan.

“Pembatasan sosial berjalan setengah hati. Sejak satu bulan terakhir, Pemprov Sumut telah mengeluarkan sejumlah Surat Edaran sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Kami menilai, berbagai surat edaran dan himbauan tersebut tidak lagi cukup relevan mengatasi persoalan sekarang. Jika mengacu pada beberapa hari belakangan, mobilitas masyarakat, seperti di Kota Medan mulai kembali meningkat,” ungkap Amin Multazam selaku Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumatera Utara dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2020).

Ia juga menjelasksan, saat ini persoalan ekonomi mengharuskan masyarakat terus beraktifitas seperti sediakala. Sedangkan disisi lain, angka penyebaran dan jumlah korban virus Covid-19 di Sumatera Utara justru semakin besar.

“Pembatasan sosial sesungguhnya masih diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran. Tapi kalau hanya bermodalkan surat edaran, maka jelas Pemprovsu masih setengah hati,” jelasnya.

Menurutnya, Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam PP 21 Tahun 2020, khususnya untuk daerah-daerah yang sangat rawan seperti Medan dan Deli Serdang sangat perlu diterapkan. Tapi jika dilakukan secara ‘latah’ tentu tidak akan ada rdampak signifikan.

BACA JUGA: Pemuda di Delitua Bacok Temannya, Kesal Dituduh Mencuri Anjing

“Jika masyarakat diwajibkan dirumah saja, maka pasokan pangan hingga jaminan ekonomi harus mampu dipenuhi,” ucapnya.

Disisi lain, Amin Multazam juga mengkritisi tentang pengelolaan data yang saat ini berantakan. Ia menilai pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mampu mengkonsolidasi dan mengelola data Covid-19 secara profesional dan transparan. Kondisi dilapangan kerap menunjukan perbedaan data pemerintah provinsi dan data pemerintah kabupaten/kota.

“Perbedaan data terjadi pada jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) antara Sumut dan Kota Medan. Jumlah PDP di Sumut sebanyak 101 orang. Sedangkan di Kota Medan sebanyak 201 orang. Menjadi pertanyaan kenapa jumlah PDP di Kota Medan malah melebihi angka Sumatera Utara yang merupakan kumulatif dari 33 kabupaten/kota. Perbedaan data membingungkan, apalagi untuk rekan-rekan jurnalis yang memiliki tanggung jawab memberikan informasi kepada publik,” tegasnya.

Amin Multazam juga menilai, kebijakan Pemkab/Pemko tidak terkonsolidasi dengan baik. Sekalipun terus berkoordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), namun dalam hemat kami, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah level Kabupaten/Kota di Sumatera Utara justru tidak terkonsolidasi dan cenderung sporadis.

“Beberapa daerah masih berkutat pada persoalan minimnya APD, sedangkan beberapa daerah lain fokus menanggulangi dampak Covid-19 dengan mendistribusikan pasokan pangan. Sekalipun demikian, belum satupun Pemkab/Pemko di Sumatera Utara yang berkomitmen mengajukan PSBB. Hal ini menunjukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Grand Skenario yang baku dalam penangan Covid-19 di Sumatera Utara. Grand Skenario dibutuhkan agar kebijakan para kepala daerah terkoordinasi, terkonsolidasi serta efektif dan
efisien,” bebernya.

“Masalah PHK dan karyawan dirumah di Sumatera Utara juga saat ini  semakin besar. pemerintah Provinsi Sumatera Utara harusnya hadir, bertanggung jawab untuk mencarikan solusi penyelesaian. Pembiaran atas situasi ini justru potensial menimbulkan kegaduhan serta melahirkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” sambungnya.

Laporan: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed