oleh

Fikri Faqih: Perpres 54/2020 Tidak Menghormati Proses Anggaran di DPR

Rakyatsumut.com, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengritisi penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang tidak menghormati proses pembahasan anggaran yang telah berlangsung di DPR sebelumnya.

“Khususnya ketika restrukturisasi di kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi mitra komisi X DPR dilakukan semasa transisi pemerintahan  dan kabinet baru kemarin,”  kata Fikri dalam keterangan tertulis diterima redaksi Rakyatsumut.com, Senin (13/4/2020).

FIkri menyebutkan soal restrukturisasi di K/L yang menjadi mitra Komisi X DPR RI antara lain penggabungan urusan Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penggabungan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan Kementerian Pariwisata.

BACA JUGA: Dampak Covid-19, Kemensos: Bantuan akan Dipercepat

“Penggabungan dan pemisahan tersebut otomatis berkonsekuensi perubahan anggaran, dan kita sudah berpekan-pekan membahasnya sesuai amanat Undang Undang tentang APBN 2020,” kata politisi PKS ini.

Fikri juga menyinggung soal ketentuan pasal 19 UU tentang APBN 2020 yang mengatur pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi K/L. Namun, menurut dia, melalui Perpres nomor 54/ 2020 ini, pemerintah seolah mengabaikan proses legal formal yang telah berlangsung dan berlandaskan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang.

Anggota Fraksi PKS DPR ini menyoroti klaim pemerintah dalam Perpres 54/2020 yang mengatakan anggaran Kemendikbud naik 96 persen dari semula Rp36 Triliun menjadi Rp70 Triliun.

BACA JUGA: Jelang Bulan Ramadhan, MUI: Menghindari Kerumunan adalah Ibadah

“Padahal sebelumnya, kenaikan anggaran Kemendikbud karena bergabungnya Kemenristek-Dikti adalah menjadi 77,152 Triliun Rupiah,” sebut Fikri.

Kalaupun kemudian Kementerian Ristek/ Badan Ristek Nasiional (BRIN) mendapat alokasi anggaran Rp2,4 Triliun, lanjut dia, maka seharusnya Kemendikbud tetap mendapatkan anggaran sekitar Rp75 Triliun.

“Bukan 70 Triliun Rupiah, atau berarti dipotong hampir 5 Triliun Rupiah, bukan malah naik,” ucap Fikri.

Dirinya pun menyesalkan klaim bahwa anggaran Kemendikbud malah naik berdasar Perpres 54/2020.

“Ini sih namanya pembohongan publik,” cetus Fikri.

Demikian pula dengan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) RI, yang semula setelah restrukturisasi adalah Rp5,366 Triliun.

“Namun di Perpres 54/2020 menjadi 4,27 Triliun Rupiah atau dipotong 1 Triliun Rupiah lebih,” ucap Fikri.

Laporan: Damai Mendrofa

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed