oleh

Di Tengah Corona, Kemenparekraf Harus Mampu Buka Peluang

Rakyatsumut.com, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Barekraf, Wishnutama Kusubandrio dituntut mampu menggenjot sektor ekonomi kreatif sebagai kekuatan alternatif di tengah gelombang krisis akibat wabah korona.

Demikian kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih usai rapat kerja Komisi X DPR itu disampaikan Fikri saat dengan Kemenparekraf secara virtual, Senin kemarin sebagaimana keterangan tertulis diterima Rakyatsumut.com, Selasa (7/4/2020) malam.

“Pariwisata mungkin terimbas parah, tapi ekonomi kreatif tidak boleh kehilangan kreatifnya, buka peluang baru yang seluas-luasnya,” kata Fikri.

Dia menyontohkan beberapa usaha kreatif yang bisa dikembangkan, terutama berbasis daring yang mampu menangguk peningkatan omzet secara signifikan.

Baca juga: Bertambah, Satu Anggota DPRD Sumut Dinyatakan Positif Terjangkit Virus Corona

“Fenomena yang memaksa orang harus tinggal di rumah, belajar di rumah, atau bekerja di rumah, membuka peluang ekonomi sektor daring yang justru bertumbuh,” katanya.

Dia menyebutkan, misalnya berbagai aplikasi yang mendukung konferensi video untuk keperluan rapat bagi beberapa orang sekaligus.

“Saat ini kita masih memakai aplikasi dari luar negeri yang juga berbayar, saya yakin buatan anak negeri tak kalah bagus,” katanyaa.

Politisi PKS itu menambahkan, dengan digalakkannya pembatasan sosial berskala besar, masyarakat telah dihimbau untuk lebih banyak berdiam di rumah, termasuk membatasi aktifitas belanja kebutuhan harian.

“Hal itu menjadi peluang bagi e-commerce kita untuk melayani pasar yang sangat besar di Indonesia, dua marketplace besar seperti tokopedia dan bukalapak kenaikannya 1000 persen,” ucap Fikri.

Kenaikan tersebut lanjut Fikri, terutama ditopang karena permintaan alat dan perbekalan kesehatan, serta kebutuhan pangan. Termasuk dengan kebutuhan belajar mengajar bagi siswa sekolah hingga perguruan tinggi.

“Model pembelajaran melalui situs-situs penyedia layanan belajar daring, mendapat kenaikan yang signifikan karena diliburkannya sekolah dan kampus.” Imbuh Fikri.

Karenanya, Ia mendesak Kemenparekraf untuk mendorong pertumbuhan industri digital kreatif.  “Termasuk mendorong lahirnya pemain baru agar pasar lebih dinamis lagi,” katanya.

Fikri mengatakan, di tengah terpuruknya ekonomi akibat terjangan krisis wabah Covid-19, pemerintah diminta untuk memanfaatkan momentum fenomenal dengan tumbuhnya industri digital.

“Di satu sisi terpuruk, tapi di sisi lain tetap ada yang jadi penggerak ekonomi kita, pemerintah harus jeli bagaimana mempertahankan pertumbuhan ini,” kata dia.

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, FIkri mengingatkan tugas pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

Ada tiga poin yang disebut dalam pasal 7 UU tersebut, antara lain: (1) pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; (2) dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan (3) standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.  Selain itu, pemerintah juga berkewajiban membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang berkesinambungan.

Sementara itu, keterangan tertulis itu menyebutkan, dalam rapat kerja secara virtual antara Menteri Parekraf dan Komisi X DPR, terungkap alokasi anggaran sebesar Rp500 miliar yang akan digulirkan Kemenparekraf RI untuk masa tanggap darurat penangangan krisis akibat pandemi Covid-19 di sektor pariwisata dan ekraf.

Baca juga: Covid-19 Mengancam, ASN dan Honorer Asal Padangsidimpuan di Paluta Diminta tak Kembali ke Daerahnya

“Anggaran tersebut hanya untuk tahap tanggap darurat, setelahnya ada tahap pemulihan dan tahap normalisasi yang belum dihitung realokasi anggarannya,” kata Wisnutama.

Realokasi anggaran tersebut, rencananya akan digunakan untuk program-program di dalam tahap tanggap darurat, sebagai berikut:

  1. Membentuk Pusat Krisis (Crisis Center), dalam bentuk pembuatan materi tayangan dan program sosialisasi, serta himbauan kepada para pemangku kepentingan parekraf (Dinas Parekraf, asosiasi, dan industri).
  2. Menunda promosi dan kegiatan, dalam bentuk menunda semua Kegiatan Promosi, dan pelaksanaan kegiatan, serta penyelenggaraan MICE, event/seminar/konferensi di dalam negeri dan luar negeri.
  3. Dukungan kepada Industri/Pelaku Parekraf melalui koordinasi dengan K/L terkait;

1)  Ketenagakerjaan: Pembebasan Pembayaran BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan.

2)  Utilitas: Pengurangan biaya listrik, air, sewa (untuk Hotel, Usaha Atraksi, Pelaku Ekraf.

3)  Keringanan retribusi/Pajak oleh Pemda, melalui koordinasi dengan Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan OJK.

4)  Relaksasi Pinjaman Bank melalui penurunan suku bunga, berkoordinasi dengan perbankan dan OJK.

5)  Pemanfaatan kartu Pra kerja (proses pendataan)

  1. Dukungan Kemenparekraf/Baparekraf RI terhadap Program Dukungan Kesehatan, Program Edukasi dan Ajakan Aksi Masyarakat, serta Program Dukungan Ketahanan Ekonomi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Laporan: Rommy Pasaribu

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed