oleh

Aktivis Medan Utara Institute: Plt Wali Kota Jangan Benturkan Kepling Dengan Warga

Rakyatsumut.com, Aktivis Medan Utara Institut, Wiji Gatot Suyono menilai, pernyataan Pelaksana tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution dalam proses pembagian bantuan beras kepada warga terdampak Covid-19 berpotensi menuai konflik.

Hal itu terkait pernyataan Akhyar Nasution yang terkesan membenturkan kepala lingkungan dengan warga.

“Plt Walikota Medan bilang kalau beras habis lapor ke kepling. Ini kan berbahaya,” kata pria yang karib disapa Wiji Gatsu itu, Selasa (7/4/2020).

Dikatakan Wiji, pernyataan tersebut berbahaya lantaran kepala lingkungan sampai saat ini tidak mengetahui berapa kuota bantuan beras yang diterima dan disalurkan kepada warga.

Selain itu, potensi terjadi benturan antara kepala lingkungan dengan warga itu bisa dipicu lantaran semua berkas baik Kartu Keluarga maupun KTP sudah diminta dari masyarakat yang kurang mampu.

“Apa jadinya bila ketika sudah didata, ujungnya malah tak kebagian karena kuota beras tak mencukupi,” ujar Wiji.

Wiji menceritakan keluhan pernah disampaikan oleh seorang Kepala Lingkungan di Medan yang mengaku gundah dengan pembagian beras kepada warga terdampak Covid-19 di lingkungan yang ia pimpin.

Kepling merasa dibenturkan dengan warga sebab bantuan tak diterima oleh warga setelah mereka d data.

“Makin berbahaya ketika Plt Walikota menyebut kalau beras habis melapor ke kepling. Kita desak Plt Walikota Medan jangan asal bunyi tanpa didahului kajian teknis dan psikologis,” ungkapnya.

Wiji juga menyebutkan, per Selasa 7 April 2020 ada kecamatan yang belum terealisasi pembagian berasnya. Berdasarkan penelusuran Aktivis Medan Utara Institute misalnya, di Medan Petisah dan Marelan.

Kalau memang belum fix pendataan, lanjutnya,  Plt Wali Kota Medan tidak perlu pamer foto bagi beras di depan gudang beberapa hari lalu. Kasihan rakyat, sudah disuruh di rumah aja tapi tak diberi kepastian.

“Tersistem artinya jangan asal bunyi. 1.000 ton beras itu sangat kurang. Pemko Medan setidaknya harus membagikan 15.000 ton beras untuk warga selama terdampak Covid-19,” kata Wiji.

Wiji menyarankan Pemko Medan meniadakan belanja untuk keperluan yang bisa ditunda untuk dialihkan anggarannya menambah bantuan beras. Kemudian Pemko Medan bisa juga berkordinasi dengan DPRD Medan.

“Kan DPRD Medan berencana me-realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Ya saling kolaborasilah. Kita belum pernah lihat Pemko dan DPRD Medan jibaku untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed