oleh

Ini Penjelasan Kemenkes Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Rakyatsumut.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  Oscar Primadi, menjelaskan peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif, Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Coronavirus ini,” kata Oscar dalam konfrensi pers di BNPB di Jakarta, Minggu (5/4/2020)..

Dia menjelaskan, PSBB merupakan pembatasan aktifitas masyarakat baik nasional maupun daerah.

“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan untuk menekan penyebaran Coronavirus, jadi masyarakat masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tapi dengan batasan dan aturan tertentu,” Kata Oscar.

Aturan Penjelasan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan menerbitkan dua produk hukum. Pertama Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) no. 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Kedua, peraturan Menteri Kesehatan nomor 01 tentang PSBB, pembentukan tim yang akan menentukan kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Kesehatan.

Baca juga:
https://rakyatsumut.com/2020/04/05/meski-di-rapid-test-negatif-pasien-pdp-paluta-tetap-dipantau-hingga-14-hari/

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berbeda dengan karantina diri sendiri, karantina wilayah, dan karantina Rumah Sakit.

“Masyarakat di kawasan tertentu, baik kelurahan, desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Rumah sakit yang sedang dilakukan karantina tidak boleh keluar, inilah letak perbedaan karantina dengan PSBB” terang Oscar.

PSBB mencakup peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan transportasi, dan pembatasan lainnya terkait aspek pertahanan.

Pelaksanaan PSBB ini, lebih ketat dari social distancing karena sifatnya bukan lagi berupa himbauan.

“Dalam penetapan PSBB, adanya peraturan penguatan pengaturan kegiatan penduduk, serta ada penegakan hukum dari instansi terkait apabila ada pelanggaran,” imbuh Oscar.

Tambahnya lagi, kriteria penetapan PSBB ini berdasarkan penyebaran Coronavirus secara signifikan dan berdasarkan permohonan dari Pemprov dan Pemda di daerah terkait kepada Menteri Kesehatan, disertai dengan data penyebaran Coronavirus.

“Permohonan penetapan PSBB ini harus berdasarkan data peningkatan kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan informasi mengenai kesiapan daerah, oleh gubernur, wali kota atau bupati daerah dan ketua pelaksana gugus tugas,” ungkap Oscar.

Baca juga:
https://rakyatsumut.com/2020/04/05/wabah-covid-19-dan-ujian-kesalehan-sosial-kita/

Dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang, Oscar mengatakan PSBB ini dilakukan paling lama 2 hari.

“PSBB sekali lagi bertujuan, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB ini maksimal 2 hari,” pungkasnya.

Laporan: Paska Marbun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed