oleh

Darurat Sipil, Pengamat: Sebahaya Itukah Saat Ini Indonesia di Mata Pemerintah?

Rakyatsumut.com, Darurat Sipil, belakangan menjadi isu hangat yang diperbincangkan. Bermula dari pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), Darurat Sipil menjadi wacana Jokowi untuk mencegah penularan Virus Corona atau Covid-19.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distanci, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (30/3/2020).

Wacana tersebut mengundang tanggapan dari berbagai kalangan. Bahkan sikap bernuansa penolakan atas wacana tersebut mulai mermunculan di lini masa sosial media. Tagar #TolakDaruratSipil bertengger di posisi pertama di Twitter.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Shohibul Anshor Siregar menilai, wacana Darurat Sipil merupakan kebijakan yang sangat berlebihan, apalagi dalam situasi menangani wabah Virus Corona atau Covid-19.

“Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Mengapa bukan itu yang diajukan?” kata Shohibul Anshor kepada Rakyatsumut.com, Selasa (31/3/2020).

Sohibul Anshor mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak memahami secara mendalam konteks sejarah Perpu nomor 23 Tahun 1959, yang menjadi dasar hukum penetapan Darurat Sipil, Darurat Militer dan Darurat Perang.

Dijelaskan Sohibul, pada dekade-dekade awal kemerdekaan Indonesia, negara – bangsa ini terus mengalami gangguan dengan munculnya gerakan Separatisme. Itulah konteks penentuan status darurat  dalam sejarah Indonesia, yakni untuk memberantas separatisme.

Hakekatnya penetapan status darurat itu adalah sebuah urgensi yang dipandang tepat memberi penguasa kewenangan melakukan tindakan-tindakan menjaga keamanan. Tindakan-tindakan apa saja? Luas sekali, bisa sesuka hati, atas nama dan untuk keamanan.

“Artinya darurat sipil bisa ditingkatkan menjadi darurat militer dan darurat perang. Sebahaya itukah Indonesia di mata pemerintah saat ini?” Ujarnya.

Adanya Keterbelahan Dukungan Politik

Secara dukungan politik, wacana Darurat Sipil akan terbelah ditengah rakyat. Keterbelahan tersebut persis berdasar variabel Cebong dan Kampret yang sempat memanas kala Pilpres kemarin.

Sementara, pada kekuatan politik resmi (Senayan), Sohibul berpendapat tidak ada kontrol yang begitu berarti. Senayan cenderung akan menstempel saja kebijakan tersebut.

“Relatif hanya ada kepem-bebek-kan yang akan kita saksikan dari Senayan,” ucapnya.

Menurut Sohibul Anshor, Presiden Jokowi silakan berkontemplasi lebih dalam mengenai tujuan merdeka dan tujuan bernegara. Itu dicantumkan di dalam pembukaan UUD 1945 “Melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Jangankan membayar biaya sekolah dan biaya perawatan bagi rakyat yang sakit, menurut UUD 1945 bahkan menjamin pekerjaan dan penghasilan yang sesuai dengan kemanusiaan ditanggung jawabi oleh negara, dan untuk itulah kita merdeka, bernegara dan berpemerintahan.

“Para negarawan Indonesia saatnya berfikir utuk mendisain pembangunan ekonomi Indonesia berbasis konstitusi. Tidak boleh sekadar ikuti kemauan asing,” pungkasnya.

Laporan: Ucis

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed