oleh

Soal Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi, Pemerintah Siapkan PERPPU

Rakyatsumut.com, Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan sejumlah pernyataannya terkait perkembangan situasi nasional menghadapi wabah covid-19 serta dampak yang ditimbulkan, Selasa (31/3/2020).

Presiden mengatakan, penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yg berdampak pada  aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita.

“Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa, kebutuhan yang mendesak, maka Pemerintah memutuskan  untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPPU,” kata Presiden.

Jokowi mengaku Perppu tersebut telah melalui pembicaraan dengan sejumlah pihak. Yakni Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS.

PERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah, berisikan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, serta  memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Instruksi Presiden

Terkait penangan Covid19 dan dampak ekonomi keuangan, Presiden mengaku menginstruksikan sejumlah hal, yakni, total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 adalah sebesar Rp405,1 Triliun.

“Dari angka itu, 75 Triliun Rupiah untuk bidang kesehatan, 110 Triliun Rupiah untuk Social Safety Net, 70,1 Triliun Rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta 150 Triliun Rupiah dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta  pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi,” kata Presiden.

Sejumlah Prioritas

Sementara itu Presiden menyebut prioritas penggunaan anggaran tersebut. Prioritas pertama, penyiapan anggaran untuk dukungan untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 Triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Berlanjut upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet. Insentif dokter terdiri dari spesialis Rp15 juta per bulan, dokter umum Rp10 juta, perawat Rp7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta.

“Santunan kematian tenaga medis Rp300 juta, terdiri dukungan tenaga medis, serta Penanganan kesehatan lainnya,” kata Presiden.

Sementara untuk prioritas kedua, yakni penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial. Presiden merinci: PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April, sehingga bantuan setahun naik 25 persen. Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 selama 9 bulan atau naik 33 persen.

Berlanjut Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 Triliun menjadi 20 triliun. Ini dilakukan untuk bisa meng cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil.

“Penerima manfaat mendapat insentif  pasca pelatihan 600 ribu rupiah, dengan biaya pelatihan 1 juta rupiah,” katanya.

Kemudian dilakukan pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu, serta dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.

Untuk Prioritas ketiga, lanjut Presiden, penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Yakni PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 persen. Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.

Selanjutnya pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu  Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.  Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022, dan dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Selain itu, dilakukan kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan  layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem,” ujar Presiden.

Dia mengatakan, pemerintah juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan  OJK  untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas.

Presiden mengungkapkan, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter, melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimun Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.

OJK, lanjut dia, juga memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar. Dilakukan juga restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit dan restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

Pemerintah Lakukan Pengelolaan Fiskal Secara Hati-hati

Presiden mengatakan, pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan covid-19. Yakni dengan melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020. sehingga dilakukan penghematan Rp 190 Triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 Triliun

Presiden menjelaskan, PERPPU tersebut nantinya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07 persen.        Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN diatas 3 %, meski relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun yakni 2020, 2021 dan 2022 dan setelah itu akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 % mulai tahun 2023.

“Terakhir, PERPPU  ini akan segera saya tandatangani sehingga sudah bisa dilaksanakan. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang-undang,” tutup Presiden.

Laporan: Damai

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed