oleh

Bisnis Hotel dan Restoran di Sumut Terus ‘Terpukul’, PHRI Menanti Relaksasi

Rakyatsumut.com, Dampak wabah virus corona atau covid-19 di tanah air dan di seluruh wilayah Indonesia terus mempengaruhi berbagai sektor. Di antaranya bisnis perhotelan dan restoran.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, Denny S Wardhana mengaku, saat ini wabah corona menyebabkan anjloknya tamu hotel. Occupancy hotel di Sumut saat ini berada di bawah 10 persen.

“Malah ada yang dibawah lima persen, tamunya nggak ada,” kata Denny kepada Rakyatsumut.com dalam pesan singkat, Minggu (29/3/2020).

Menurut Denni, belum ada solusi atas persoalan ini, misalnya relaksasi yang pernah diajukan pihaknya.

“Belum (ada relaksasi), kita masih berusaha terus,” tulis Denny.

Relaksasi Sudah Diminta

Sebelumnya, Jumat pekan lalu, PHRI merilis pernyataan permintaan keringanan atau relaksasi berbentuk penghapusan dan penundaan atas sejumlah beban yang harus tetap mereka bayar sementara bisnis hotel dan restoran terpukul hebat akibat virus corona atau covid-19.

Didampingi Sekretaris PHRI Sumut Dewi Juita Purba, Denny saat itu menyebut hasi publikasi PHRI pusat, secara nasional bisnis hotel terutama untuk okupansi di bawah 50 persen.

“Akibatnya cashflow hotel pasti terganggu. Segmen pasar pemerintah bagi hotel sangat dominan di seluruh wilayah Indonesia. Jika hunian hotel menurun itu akan menggangu cash flow dan kerugian. Akibatnya kewajiban hotel ke perbankan dan ke karyawan pun akan terganggu,” tuturnya.

Menurutnya, cash flow sektor hotel semakin menyusut sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban kepada perbankan, pajak di antaranya pajak pemerintah pusat, pajak dan retribusi daerah, iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran BPJS Kesehatan dan biaya operasional seperti gaji karyawan, supplier bahan baku, listrik, air, telepon dan lain-lain.

“Kemampuan kita melemah dengan kemungkinan gagal bayar bila pemerintah tidak melakukan kebijakan mengantisipasinya,” kata dia.

Atas kondisi itu BPD PHRI Sumut meminta keringanan untuk beberapa hal. “Pertama kita meminta keringanan pembayaran listrik. Bisa saja dengan penundaan pembayaran. atau dikompensasikan, ketika situasi sudah normal bisa kita cicil. Kalau pemakaian listrik ini tetap ada. Mau sepi bagaimana pun ya hotel tetap harus menggunakan listrik,” jelasnya.

Kedua meminta pembebasan pembayaran iuran BPJS tenaga kerja dan kesehatan.

“Sebab pendapatan hotel juga terus menurun. Ini merupakan kewajiban yang rutin dan harus dibayar setiap bulan,” jelasnya.

Ketiga, meminta pembebasan pembayaran pajak daerah, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, retribusi sampah, PBB serta semua kewajiban rutin dari sisi retribusi, kata Denny S Wardhana.

Keempat, dalam pertemuan di Kadin juga diwacanakan agar hotel mendapat keringanan kewajiban dari bank.

“Ya saat pertemuan dengan Kadin diusulkan keringanan pembayaran kewajiban ke bank satu sampai tiga tahun,” jelasnya.

Dia mengatakan PHRI juga sudah menyurati Pemko, BPJS tenaga kerja dan kesehatan, PDAM, PGN untuk meminta penghapusan dan penundaan atas semua kewajiban hotel dan restoran yang ada di Sumut.

Laporan: Damai

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed