oleh

Ribut Soal Dana WTP Sibolga, Jamil: Kami Mau Menyelamatkan DPRD dan Pemko

Rakyatsumut.com, Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemko Sibolga atas raihan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar Rp42 miliar di anggaran tahun 2020 memantik keributan.

Wakil Ketua DPRD Sibolga asal fraksi Golkar Jamil Zeb Tumori mengungkap ihwal keributan. Menurutnya ada yang janggal dalam peruntukan dana tersebut, dimana DPRD tidak dilibatkan.

“Dana 42 miliar ini ternyata tanpa sepengetahuan DPRD, kami meminta rincian, tapi sampai saat ini belum ada rinciannya,” ungkap Jamil saat mengundang awak media dalam konfrensi pers, Rabu (18/3/2020).

Dia mengungkap kejanggalan lain yang ditemukan pihaknya. Selain dana Rp42 miliar itu, pihaknya menemukan dana lain yang digunakan untuk pembangunan. Yakni Dana reklamasi pantai sebesar Rp17 miliar dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp10 miliar.

“Jadi total anggaran itu sebesar Rp69 miliar,’ sebut Jamil.

Dia membeberkan, pada awalnya peruntukan dana Rp42 miliar itu diketahui dan disetujui pihaknya saat pembahasan tahun 2019 lalu.

Namun belakangan, dalam dokumen terbaru, ditemukan perubahan. Yakni, pembangunan RSU menjadi Rp22 miliar, pembangunan kantor Satpol PP sebesar Rp5 miliar serta ditemukan dana tambahan dari BLUD sebesar Rp10 miliar.

“APBD yang sudah kami sahkan 17 miliar di Panomboman, ternyata dibatalkan tanpa sepengetahuan kami, dan dana itu dialihkan ke Rumah Sakit. Jadi ada eksekutif yang menjadi anggota dewan,” ujar Jamil.

Dia mengaku, atas kejanggalan ini pihaknya menuntut pertanggungjawaban. Pihaknya juga mengusulkan agar dana tersebut ditunda.

“Kami fraksi Golkar meminta agar rapat bisa segera digelar, dan ketua DPRD dapat menyurati Wali Kota, Banggar, Kejari, Gubernur Sumut dan Mendagri,” katanya.

Disinggung upaya lain semisal proses hukum terhadap kejanggalan ini, Jamil mengaku tak mau hal tersebut terjadi.

“Kita menghindari pelanggaran itu, kita mau menyelamatkan DPRD dan Pemko. Besok kami sudah minta ketua dprd untuk mengklarifikasi ini,” katanya.

Anggota DPRD Fraksi Golkar lainnya, Mukhtar Nababan menimpali, kejanggalan ini disinyalir aksi suka-suka tim anggaran di Pemko Sibolga.

“Penggunaan dana WTP itu tidak pernah dibicarakan di Banggar. Jadi, dana 42 miliar insentif, suka-suka tim anggaran Pemko menempatkannya tanpa sepengetahuan DPRD,” kata dia.

Mukhtar menuturkan, sikap ini adalah bentuk keinginan pihaknya menghindarkan terjadinya pelanggaran hukum.

“Kami mau menyelamatkan kota sibolga, karena itu melanggar aturan,” katanya.

Laporan: Damai

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed